Bali Disiapkan Jadi Pusat Family Office, Tanpa Bebani APBN

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menegaskan pembentukan family office tidak memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan membutuhkan regulasi yang tepat agar mampu menarik investasi dari luar negeri.

“Family office itu sebenarnya adalah bagaimana kita membentuk satu ekosistem melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah supaya kita bisa menarik dana-dana dari luar negeri,” ujar Seto di sela acara OCBC Business Forum, Jumat (24/10/2025).

Menurut Seto, langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menekan capital outflow yang sempat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet. Ia menjelaskan, dengan kerangka regulasi yang tepat, dana dari luar negeri dapat masuk tanpa harus mengandalkan pembiayaan APBN. 

Baca Juga: Usai Purbaya Tolak Biayai Family Office Pakai APBN, Luhut: Gak Ada Urusan Dengan Itu!

Ia menjelaskan, dengan kerangka regulasi yang tepat, dana dari luar negeri dapat masuk tanpa harus mengandalkan pembiayaan APBN.

"Nah ini yang sekarang regulasi-regulasinya kita lagi pelajari, apa yang dibutuhkan, yang lain-lain gitu. Jadi salah persepsinya kalau kemudian, oh itu butuh APBN, butuh APBN, enggak. Nah justru kita usulkan ini karena tadi kita melihat concern dari Bapak Presiden, kok ini ya tadi ya capital outflow-nya begitu," jelas Seto.

Seto menambahkan, pemerintah saat ini tengah mempelajari berbagai model pengembangan family office di negara lain, termasuk di Dubai yang memiliki kawasan keuangan khusus. Salah satu wilayah yang dipertimbangkan di Indonesia adalah Bali, karena dinilai memiliki ekosistem internasional yang sudah terbentuk dan terbuka terhadap investor global.

Baca Juga: Purbaya Ogah Keluarkan Dana APBN Untuk Bangun Family Office, Ini Alasannya!

“Kenapa Bali? Karena ini daerah wisata, orang luar negeri sudah terbiasa tinggal di sana. Jadi kita ingin mengembangkan ekosistemnya melalui family office ini,” kata Seto.

Ia juga meluruskan polemik publik yang menyebut pembentukan family office akan membebani APBN. Seto menegaskan, inisiatif tersebut masih dalam tahap kajian dan belum melibatkan pembiayaan negara.

“Jadi yang disayangkan kemarin ada polemik APBN ini. Kita masih study, belum mau gembar-gembor dulu karena sekarang fokusnya pada ekosistem dan regulasi apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.