Proyek Kereta Cepat Disebut Turunan Kultur Politik Jawa

“Ketika DPR ikut, check and balance hilang. Demokrasi itu dicekik pelan-pelan, tapi dengan senyum,” tegasnya.

Meski demikian, Didik menilai faktor sosial politik Indonesia yang masih demokratis seperti adanya tokoh penyeimbang, menjadi penahan agar kekuasaan tidak sepenuhnya jatuh ke pola monarki modern. 

Ia juga menyinggung keputusan Megawati Soekarnoputri yang menolak wacana periode ketiga Jokowi sebagai langkah penting menjaga sistem politik tetap berimbang.

“Kalau waktu itu Megawati setuju periode ketiga, mungkin publikasi dan demokrasi kita akan semakin kering,” kata Didik. 

Ia menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya mengembalikan kebijakan publik ke arah rasionalitas demokratis, bukan personalisasi kekuasaan.