Perempuan dan Anak Paling Rentan Dampak Negatif Perubahan Iklim

“Sejalan dengan yang disampaikan Bu Wamen PPPA, bahwa isu gender ini memang perlu di-mainstreaming-kan. Kami mendukung Kemen PPPA bersama semua K/L dalam pelaksanaan RAN GPI, yang paling penting adalah implementasinya. Tentu dengan kolaborasi seluruh K/L dan juga masyarakat. Kami mendukung RAN GPI terutama dari substansi institusi kami yang terkait langsung dengan isu perubahan iklim,” ujar Franky.

Hal yang sama juga disampaikan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo yang hadir dan turut menandatangani komitmen percepatan RAN GPI. Teguh menyampaikan Kementerian PPN/Bappenas siap mengimplementasikan poin-poin yang disepakati untuk percepatan pengarusutamaan gender dalam isu perubahan iklim.

Kemen PPPA berkomitmen memastikan pelaksanaan RAN GPI berjalan secara berkelanjutan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor. RAN GPI merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pembangunan nasional, guna mendorong peningkatan akses dan partisipasi penuh, bermakna, serta setara bagi perempuan dalam aksi iklim.

RAN GPI memuat tujuh sektor strategis yang menjadi fokus utama pelaksanaan, yaitu:

1. Ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, air, dan irigasi;

2. Tutupan hutan dan lahan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, penghutanan kembali, perbaikan lahan kritis, pengelolaan air gambut, serta restorasi lahan gambut;

3. Energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan konservasi energi untuk rumah tangga dan usaha, pengelolaan limbah dan sampah, serta kesehatan lingkungan;

4. Industri dan ekonomi hijau, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta inovasi;

5. Ketahanan terhadap bencana dan dukungan untuk perbaikan kerusakan dan kehilangan;

6. Ketahanan sosial, budaya, kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan hak anak; dan

7. Kelautan, pesisir, dan ekonomi biru.