Indonesia Pimpin Pasar Karbon Dunia, Hanif: Ini Bukan Sekadar Transaksi Ekonomi

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi nyata menuju ekonomi hijau berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Hanif saat menghadiri High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” di São Paulo, Brasil.

Forum yang diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menghadirkan jajaran pejabat tinggi Indonesia dan pemimpin organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat diplomasi iklim Indonesia menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil.

Baca Juga: Indonesia–Inggris Teken MoU Hijau di COP30, Tandai Babak Baru Diplomasi Iklim Dunia

Hanif menyampaikan bahwa Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan karbon melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, serta membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi.

 “KLH/BPLH berkomitmen memastikan bahwa setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan hanya mekanisme pasar, tapi jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/11/2025).

Sebagai tindak lanjut kebijakan NEK, Pemerintah Indonesia melalui KLH/BPLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes dunia, yakni Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.

Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam (nature-based) dan teknologi (technology-based), sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan dalam mendorong investasi karbon yang berintegritas.

Baca Juga: Kemenhut dan VERRA Bahas Langkah Konkret Optimalkan Perdagangan Karbon Nasional

“Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Melalui regulasi baru ini, kami ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Hashim.

“Kegiatan ini adalah langkah nyata Indonesia membangun jembatan hijau antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global,” tambahnya.

KLH/BPLH juga mengundang investor dan pelaku usaha global untuk bergabung dalam Paviliun Indonesia di COP30 Belém, yang akan menampilkan forum seller meets buyer guna mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi.

Sekitar 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) potensi kredit karbon dari sektor kehutanan dan lahan (FoLU), energi, industri, dan pengelolaan limbah akan dipaparkan secara rinci mulai 10 November 2025.

Baca Juga: Empat Perusahaan Teken MoU Kembangkan Proyek NbS untuk Tingkatkan Serapan Karbon

Paviliun ini akan menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan proyek, mitra, serta inovasi nasional yang siap berkolaborasi dengan dunia.

Selain itu, selama agenda COP30, KLH/BPLH juga memperkuat kerja sama bilateral untuk memperluas akses pendanaan dan transfer teknologi hijau. Dalam rangkaian pra-COP30, KLH telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris. Kedua kerja sama ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sinergi global menuju transisi energi dan ekonomi rendah emisi.

“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita menegakkan integritas dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tegas Hanif.

Baca Juga: Hijaukan Hulu DAS, Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Bogor

Dengan kehadiran aktif di COP30, KLH/BPLH menegaskan peran Indonesia sebagai pembangun jembatan hijau dunia — memperkuat diplomasi iklim, membuka peluang investasi hijau, serta menempatkan Indonesia di garis depan transisi menuju ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan.