‎Perkuat Daya Saing Furnitur, HIMKI Jatim Gandeng Pemerintah Hadapi Gempuran Produk Asing

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Timur mulai menyoroti adanya gempuran produk asing yang dijual dengan harga murah. 

‎‎Untuk itu HIMKI Jawa Timur dan para pelaku usaha bisa menaikkan daya saing produk dalam negeri. Dengan menggandeng pemerintah melalui ‎Kementerian Perindustrian hal tersebut diharapkan dapat memberikan berbagai program pendampingan untuk para pelaku usaha.

‎"Kita punya kesempatan emas menggantikan produk asal China. Banyak pabrikan dunia mulai melakukan shifting ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini peluang yang harus kita kejar bersama pemerintah,” tegas Ketua HIMKI Jawa Timur, Peter S. Tjioe di kantor sekretariat HIMKI di Sidoarjo kemarin.

‎Peter mengatakan, potensi industri furnitur di Jawa Timur sangat besar. Kontribusinya mencapai lebih dari 10 persen terhadap industri nasional. Namun, di tengah maraknya produk impor, terutama dari China, pelaku usaha harus bekerja lebih keras untuk bertahan.

‎Peter menilai, perhatian pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mendorong gairah industri furnitur di daerah. Terlebih, sebagian besar pelaku usaha di sektor ini berasal dari kalangan IKM dan UMKM yang tersebar hingga ke perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.

‎Ia mencontohkan,  pameran produk furniture di Universitas Kristen Petra diharapkan bisa menjadi trigger bagi kebangkitan IKM. 

‎“(Anggota) harus berani merebut pasar, sebelum asing masuk ke Indonesia,” tambah peter

‎Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi menegaskan,  pemerintah berjanji memfasilitasi kebutuhan IKM. Terutama dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk. 

‎Melalui Ditjen IKMA, Kemenperin memiliki sejumlah program pembinaan yang mencakup restrukturisasi mesin, sertifikasi produk, serta pendampingan pameran dan ekspor.

‎“Kami siap memfasilitasi dan mendampingi teman-teman IKM agar bisa naik kelas. Mulai dari kelembagaan, proses produksi, sampai ekspor, semua akan kami bantu,” jelas Yedi juga  hadir di kantor sekretariat HIMKI Jawa Timur.

Baca Juga: SDM Terampil Pengguna Teknologi Industri 4.0 Tingkatkan Daya Saing Sektor Furnitur

‎Menurutnya, perbaikan kebijakan TKDN juga tengah disiapkan agar lebih ramah bagi pelaku IKM. Selama ini, penghitungan komponen dalam negeri sering menjadi kendala karena kompleksitas administrasi dan teknis. 

‎Kini, pemerintah berupaya menyederhanakan aturan agar industri kecil lebih mudah memenuhi syarat.

‎ “Ada beberapa persyaratan TKDN yang sedang disempurnakan. Tujuannya supaya hitungannya lebih sederhana dan bisa mempercepat proses sertifikasi bagi IKM,” tambahnya.

‎Selain pembinaan teknis, pemerintah mendorong kolaborasi lintas lembaga antara Kemenperin, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan program pendampingan dan sosialisasi kebijakan baru di daerah.

‎“Sekarang tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi supaya pembinaan IKM bisa berkelanjutan,” tegas Yedi.

‎Ia juga menyoroti pentingnya pelaporan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Data yang akurat dari pelaku industri memudahkan pemerintah memberikan bantuan dan program fasilitasi yang tepat sasaran.

‎“Banyak IKM sudah terdaftar, tapi belum rutin melaporkan data. Padahal, dari SIINAS inilah kami bisa memantau kinerja sektor furnitur apakah sedang ekspansi atau kontraksi,” ujarnya.

‎Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing, Kemenperin juga meluncurkan program padat karya yang memungkinkan pelaku IKM mendapatkan akses modal usaha antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Program tersebut dijalankan bersama sejumlah perbankan pelat merah.

‎Pemerintah berharap, dukungan finansial dan pendampingan teknis bisa mempercepat proses naik kelas pelaku IKM, dari skala mikro menjadi kecil, menengah, hingga siap bersaing di level ekspor.

‎Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi industri furnitur nasional adalah membanjirnya produk impor murah dari China. Kondisi ini menuntut pelaku IKM lokal untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. 

‎"Kita tidak bisa menutup pasar. Tapi kita bisa memperkuat kualitas produk lokal agar mampu bersaing,” pungkas Yedi.