Strategi Pemerintah Pastikan UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah ingin memastikan UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui kolaborasi lintas pihak.

Salah satunya adalah dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Riset Jadi Fondasi Penting Jaga Daya Saing Nasional di Tengah Transformasi Ekonomi

Ini disampaikan Menteri Maman usai bertemu Menteri Perdagangan di Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan ingin memastikan optimalisasi pemberdayaan dan pelindungan bagi UMKM. Sinergi ini penting agar UMKM dapat tumbuh lebih cepat, berdaya saing, dan benar-benar menjadi tuan di negara sendiri,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Kamis (20/11).

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait penertiban peredaran pakaian bekas impor ilegal yang selama ini beredar di kalangan pengusaha. Pemerintah, kata Menteri Maman, berupaya menjaga keberlangsungan usaha dengan mengedepankan substitusi produk lokal.

“Kami mendorong kebijakan yang komprehensif agar para pengusaha, baik pedagang thrifting, UMKM, maupun produsen lokal tetap bisa menjalankan usahanya. Mereka adalah pengusaha dalam negeri yang harus kita lindungi,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan sekitar 1.300 brand lokal untuk menggantikan produk impor bekas ilegal.

“Saya sudah menyampaikan kepada Menteri Perdagangan bahwa kami telah mengkonsolidasi sekitar 1.300 brand lokal. Kami berharap proses substitusi ini bisa dipercepat,” kata Menteri Maman.

Tidak hanya pakaian bekas, pemerintah juga akan menindaklanjuti penertiban produk-produk impor lain, termasuk dari Tiongkok, yang berpotensi mengkanibal pasar UMKM.

“Ini bukan hanya soal baju impor bekas. Produk-produk impor yang mengganggu keberlangsungan UMKM dalam negeri juga akan kami tertibkan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa melindungi kepentingan domestik adalah prioritas utama pemerintah.