Indonesia Tegaskan Komitmen Bangun Ekonomi Bersih dan Berkeadilan

Indonesia menegaskan komitmennya membangun ekonomi lebih terakselerasi, tangguh, bersih, dan berkeadilan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dilakukan transformasi ekonomi sebagai fondasi utama dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Juga: INDEF Bahas Arah Ekonomi Berkeadilan 2026, Ekonom Soroti Konsumsi Rumah Tangga hingga Ancaman Oligarki

Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Ecoverse 2025: Economy and Environment Resilience Summit sekaligus Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

"Indonesia terus kontinyu bertransformasi dengan tiga pilar transformasi yaitu terkait dengan pertumbuhan hijau, akselerasi digital, dan pertumbuhan inklusif," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (21/11).

Pada pilar pertumbuhan hijau, Menko Airlangga menjelaskan bahwa percepatan transisi energi menjadi agenda yang sangat strategis bagi Indonesia. 

Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk rencana pembuatan prototype PLTS dan akselerasi pemanfaatannya, serta perluasan bioenergi dari B40 menuju B50, bioethanol, Sustainable Aviation Fuel (SAF), dan bensin sawit. 

Dirinya juga menegaskan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan jaringan transmisi energi listrik berskala besar (Green Super Grid) dari Sumatera hingga Nusa Tenggara, yang sekaligus akan memperkuat konektivitas kawasan serta mendukung pengembangan data center trilateral antara Indonesia, Singapura, dan Johor. 

Selain itu, Pemerintah terus memperluas proyek PLTSa yang ditargetkan mencapai 33 proyek hingga tahun 2029.

Pada pilar akselerasi digital, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru. 

Ia menjelaskan bahwa ekonomi digital nasional telah mencapai USD 90 miliar dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 360 miliar pada 2030, sekaligus didukung oleh implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang akan mempercepat integrasi perdagangan digital di kawasan. Transformasi ini turut diperkuat dengan optimalnya sistem pembayaran digital lintas negara.

“QRIS sudah digunakan di Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan Korea, digunakan oleh 57 juta konsumen,” jelas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menambahkan bahwa Pemerintah juga menekankan pentingnya memperkuat teknologi masa depan seperti AI, semikonduktor, genome sequencing, dan quantum computing.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan jumlah startup di Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk menutup kesenjangan digital dan mendorong lahirnya ekosistem inovasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, pada pilar pertumbuhan inklusif, Beliau menegaskan pentingnya pemerataan manfaat pertumbuhan melalui penguatan pembiayaan rakyat, dukungan UMKM, serta pengembangan kawasan ekonomi yang lebih merata. 

Berbagai program pembiayaan bagi petani, pelaku industri, hingga masyarakat yang ingin memiliki rumah terus diperluas agar seluruh daerah memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Pemerintah juga menargetkan peningkatan green jobs seiring berkembangnya agenda transisi energi. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu mengisi peluang tersebut, Pemerintah mempercepat program reskilling dan upskilling di sektor energi bersih, manufaktur modern, dan ekonomi digital.

“Dengan tiga pilar ini (pertumbuhan hijau, akselerasi digital, dan pertumbuhan inklusif) kita memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang konstruktif dan berkomitmen dalam membangun ekonomi masa depan yang lebih tangguh. Green growth must translate into real impact bagi Indonesia, bagi kawasan, dan bagi dunia,” pungkas Menko Airlangga.