Lima Provinsi Bentuk Forum Penghasil Nikel, Wamen ESDM Soroti Tata Kelola dan Hilirisasi

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menghadiri pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Minggu (7/12/2025). Forum ini melibatkan lima DPRD provinsi penghasil nikel: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. 

Dalam sambutannya, Yuliot menyatakan bahwa forum tersebut diharapkan menjadi ruang pengawasan dan penyampaian usulan kebijakan terkait pengelolaan nikel. 

“Komoditas nikel merupakan sumber daya alam yang terbatas dan harus dikelola dengan baik yang dimanfaatkan sebesar-besarnya… untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam UUD 1945 Pasal 33,” ujarnya. 

Yuliot mengurai data bahwa terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di enam provinsi, sementara untuk pengolahan dalam negeri beroperasi 79 smelter, dengan 74 smelter sedang konstruksi, dan 17 lagi pada tahap perencanaan atau perizinan.

Baca Juga: Paradoks Nikel RI: Smelter Melonjak, Bahan Baku Malah Diimpor

Ia menegaskan bahwa pengolahan nikel di dalam negeri — sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi — sejalan dengan perubahan ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2025 (perubahan atas UU Minerba), yang menetapkan bahwa seluruh komoditas mineral wajib diolah di dalam negeri. 

Menurut Yuliot, kebijakan hilirisasi telah mendorong peningkatan nilai tambah yang signifikan: ekspor nikel dan produk turunannya melonjak dari US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi sekitar US$ 33,9 miliar pada 2024 — lebih dari 10 kali lipat. 

Ke depan, ia memperkirakan program hilirisasi dapat menghasilkan investasi besar, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor nasional. 

Baca Juga: Operasional Perusahaan Tambang Nikel Dihentikan, Warga Dorong Pemerintah Cari Solusi Investasi dan Perekonomian di Pulau Wawonii

Pada kesempatan sama, Mohammad Arus Abdul Karim selaku Ketua DPRD Sulawesi Tengah menyatakan bahwa forum ini diharapkan menjadi wadah bersama bagi provinsi penghasil nikel untuk bersuara dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional terkait komoditas nikel.