APBN 2026 Akan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah sekaligus Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan digunakan sebagai instrumen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

Hal tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi erat antara pembiayaan APBN dan optimalisasi berbagai mesin ekonomi baru, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga pengembangan hilirisasi industri. 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berkualitas Diperlukan untuk Capai Indonesia Emas 2045

Pembiayaan melalui APBN akan difokuskan sebagai instrumen fiskal yang adaptif dan responsif, sekaligus menjadi katalis penguatan sektor-sektor strategis. 

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ini disampaikan Haryo dalam acara Media Briefing LKBN Antara: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026, Kamis (11/12/2025).

“Jadi APBN 2026 akan hadir sebagai pendongkra pertumbuhan, memicu efek berlipat perekonomian melalui 8 program prioritas dalam APBN 2026, yakni bidang pendidikan, pertahanan semesta, ketahanan energi, MBG, kesehatan, koperasi dan UMKM, ketahanan pangan, dan akselerasi investasi,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (12/12).

Sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru, Pemerintah terus memperkuat agenda ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan pembangunan infrastruktur pendukung. 

Untuk komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), terdapat peningkatan menjadi USD21,4 miliar untuk mendorong terwujudnya transisi energi yang adil. 

Pemerintah juga terus mengupayakan pengembangan energi terbarukan seperti PLTS, bioenergi B40/B50, serta pembangunan tujuh proyek waste-to-energy yang akan mulai konstruksi pada awal 2026. 

Selain itu, Pemerintah menargetkan pembangunan Green Super Grid dengan jaringan transmisi 70.000 km serta pengembangan proyek Carbo Capture and Storage (CCS/CCUS) senilai USD15 miliar, guna memastikan supply energi bersih yang andal dan membuka peluang investasi dalam ekonomi rendah karbon.

Terkait ekonomi digital, Pemerintah terus mendorong akselerasi melalui perluasan layanan keuangan digital, penguatan talenta, dan peningkatan daya saing industri. 

Pemanfaatan QRIS kini telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta UMKM, dengan target mencapai 60 juta pengguna aktif pada 2026. 

Di sisi SDM, berbagai program seperti Digital Talent Scholarship, AI Talent Factory, dan Hub ID terus diperluas untuk mencetak talenta digital yang kompetitif di masa depan. 

Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD90 miliar pada 2024 diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada 2030, yang mencerminkan potensi besar ekonomi digital dalam memperkuat transformasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.