ASN Kemenpar Didorong untuk Lawan Korupsi

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong komitmen bersama seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk melawan korupsi.

Dorongan tersebut disampaikan Menpar dalam  Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Baca Juga: Aksesi RI ke OECD Capai Kemajuan Nyata, Kemenko Perekonomian Perkuat Komunikasi Publik

“Tema ini adalah penegasan bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui keteladanan dan sistem yang akuntabel. Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” kata Menpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Sabtu (13/12).

Menpar Widiyanti juga mengimbau seluruh ASN agar terus memperkuat upaya mitigasi risiko korupsi, termasuk melalui digitalisasi sistem pengawasan agar tata kelola semakin transparan dan minim celah penyimpangan, penguatan peran APIP, serta percepatan reformasi birokrasi melalui budaya kerja yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk membangun ekosistem pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, edukasi antikorupsi berkelanjutan dinilai perlu diperluas agar nilai integritas benar-benar menjadi praktik kerja sehari-hari di seluruh unit Kemenpar.

“Gerakan antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan integritas sebagai budaya. Jangan menerima atau memberi gratifikasi, biasakan transparansi, dan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” kata Menteri Widiyanti.

Sesmenpar Bayu Aji menambahkan Hakordia tidak boleh dipandang sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali meneguhkan komitmen kolektif guna melawan korupsi dalam segala bentuknya.

“Korupsi adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik. Melalui peringatan ini, kita menumbuhkan kembali budaya antikorupsi, memperkuat integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari penyimpangan,” ucap Bayu.

Peringatan Hakordia menghadirkan sesi diskusi bersama Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta.

Dotty menjelaskan KPK terus memperkuat perilaku antikorupsi melalui pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Ia juga menyoroti pencegahan korupsi di sektor tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan destinasi wisata.

“Kami mendorong penutupan celah penyimpangan di birokrasi. Jika pencegahan tidak efektif, penindakan akan dilakukan, dan kami memastikan perbaikan tata kelola dilakukan pada institusi terkait,” kata Dotty