Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Teka-teki mengenai kebijakan pemangkasan produksi mineral dan batu bara (minerba) nasional untuk tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Pemerintah memberikan sinyal kuat akan adanya penyesuaian volume produksi guna menjaga stabilitas harga di pasar global.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemotongan secara serampangan. Menurutnya, instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan digunakan untuk menyinkronkan produksi dengan serapan industri hilir.
"Enggak, kalau untuk RKAB ini kita akan sesuaikan dengan kebutuhan industri. Karena seluruh mineral itu harus wajib diolah di dalam negeri. Jadi berapa kebutuhan industri dalam negeri, ya kemudian berapa, jadi kemampuan pasar, jadi berapa yang diberikan perusahaan untuk RKAB, ini kita akan sesuaikan," ungkap Yuliot di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga: Produksi Minerba 2026 Bakal Dipangkas? Ini kata ESDM
Yuliot menjelaskan, penyesuaian ini merupakan strategi untuk menghindari over produksi yang berisiko menjatuhkan harga lebih dalam. "Kalau over produksi, dampaknya adalah penurunan harga. Jadi ya kan kita juga mengusahakan bagaimana industri bisa tetap berjalan, jadi tingkat keuntungan itu bisa dioptimalkan dan juga ujung-ujungnya adalah penerimaan negara," tambahnya.
Pernyataan Yuliot ini sekaligus mengklarifikasi kekhawatiran pelaku usaha mengenai penurunan kuota yang drastis. Terkait isu dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menyebut produksi nikel akan merosot ke angka 250 juta ton pada 2026 dari sebelumnya di atas 300 juta ton, Yuliot memastikan hal tersebut belum bersifat final.
"Enggak, itu belum. Ini masih kita konsolidasikan," tegasnya singkat.
Strategi penyesuaian produksi ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Bahlil menegaskan pentingnya Indonesia menggunakan posisi tawarnya sebagai pemain kunci dunia untuk mengendalikan pasar.
"Semuanya kita pangkas. Bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua," kata Bahlil dalam konferensi pers Kesiapan Nataru di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Baca Juga: Semua Produksi Tambang Minerba Bakal Dipangkas Bahlil 2026
Bahlil menyoroti melonjaknya produksi batu bara RI selama lima tahun terakhir, di mana pada 2024 saja produksinya menembus rekor 836 juta ton. Ia menilai, intervensi melalui RKAB menjadi satu-satunya jalan untuk mengontrol harga. "Nah caranya bagaimana mengontrol? Lewat RKAB," tambahnya.
Senada, Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno menyoroti kondisi oversupply nikel dunia yang saat ini mencapai 350-400 juta wet metric ton (wmt). Ia menekankan prinsip penghematan cadangan demi masa depan industri.
"Tapi tujuannya jelas. Ini kalau nikel kan over 350-400-an ton, dunia loh ya. Jadi kita ya mesti menghemat lah, jangan di saat harga rendah kita jual jor-joran. Tapi pada saat harga tinggi kita udah kehabisan," kata Tri di kantor Kementerian ESDM, dikutip Kamis (25/12/2025).
Menurut Tri, kebutuhan domestik untuk pabrik pemurnian (smelter) saat ini berkisar di angka 290 juta ton. Pemerintah pun tetap membuka opsi impor jika diperlukan demi menjaga keberlangsungan hilirisasi, meski tetap memprioritaskan pasokan lokal.
"Kalau kapasitas sesuai dengan pabrik 290 (juta ton). Kalau impor, saya rasa gak ada masalah. Berarti membuktikan bahwa hilirisasi kita ada. Iya, tapi kita upayakan enggak (impor)," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement