PWYP Ingatkan Anggota DEN Periode 2026-2030: Jangan Terjebak Solusi Palsu!

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 di Istana Negara, Rabu (28/1/2026). Pelantikan ini langsung disambut peringatan keras dari koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia terkait sejumlah target energi yang dinilai meleset.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menyoroti besarnya kesenjangan realisasi energi terbarukan. Hingga akhir 2025, kapasitas pembangkit energi terbarukan baru mencapai 15,6 gigawatt (GW), jauh di bawah target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mematok angka 45,2 GW.

"Tantangan anggota DEN baru bukan sekadar menyusun angka, melainkan memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Kami mencatat produksi batubara misalnya, justru terus meningkat hingga menembus 790 juta ton pada 2025, padahal mandat RUEN membatasinya maksimal 400 juta ton," ujar Aryanto dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Aryanto juga mendesak DEN untuk menekan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, Indonesia seharusnya mulai menghentikan impor BBM pada 2025, namun realitanya impor tahun 2024 masih menyentuh 31,95 juta KL dan diproyeksikan terus naik.

Ia memperingatkan agar DEN tidak terjebak dalam "solusi palsu" seperti gasifikasi batu bara (DME) yang dianggap hanya memperpanjang napas energi fosil.

"Transisi harus difokuskan pada percepatan energi terbarukan yang bersih, bukan sekadar mengganti istilah namun tetap merusak lingkungan," tegas Aryanto.

Baca Juga: Panggil Menteri ATR, Presiden Prabowo: Perkuat Kebijakan Tata Ruang untuk Lindungi Sawah Nasional

Di sisi lain, Kepala Divisi Advokasi dan Riset PWYP Indonesia, Mouna Wasef, mendesak DEN untuk memastikan pengarusutamaan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di sektor energi. Ia menilai kelompok perempuan dan disabilitas adalah yang paling rentan terdampak proyek energi.

"Transisi energi harus inklusif. Jangan sampai proses pengambilan keputusan hanya didominasi satu kelompok, sementara perempuan dan disabilitas hanya menanggung dampaknya tanpa mendapat manfaat dari energi bersih tersebut," ujar Mouna.

PWYP Indonesia pun mendorong agar DEN tampil lebih mandiri sebagai lembaga koordinasi lintas sektor yang berani mengoreksi kebijakan energi yang tidak sinkron demi kepentingan publik.