Demutualisasi BEI, Antara Reformasi dan Risiko Dominasi

Pengalaman bursa-bursa di kawasan Asia menunjukkan bahwa demutualisasi tidak selalu identik dengan dominasi investor asing.

Di Bursa Malaysia Berhad, struktur kepemilikan didominasi oleh dana pensiun nasional, seperti Capital Market Development Fund (18,57%), Employees Provident Fund (11,64%), dan Kumpulan Wang Persaraan (11,38%), dengan porsi free float publik sekitar 48–50%.

Singapore Exchange (SGX) memiliki pemegang saham strategis yang terafiliasi dengan Temasek melalui SEL Holdings (23,4%), sementara kepemilikan lainnya tersebar di institusi dan nominee global, dengan free float sekitar 41%.

Sementara itu, Japan Exchange Group (JPX) menunjukkan kepemilikan yang tersebar di berbagai institusi domestik dan global, termasuk BlackRock (7,45%), JPMorgan Asset Management (5,64%), dan Nomura Asset Management (5,43%), tanpa pemegang saham mayoritas.

Adapun Philippine Stock Exchange (PSE) didominasi oleh institusi domestik seperti San Miguel Retirement Fund (9,18%) dan Government Service Insurance System (8,11%), dengan free float publik mencapai lebih dari 56%.

Peran Regulator dan Investor Institusi Negara

Di tengah diskursus demutualisasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pembahasan regulasi demutualisasi BEI masih berlangsung. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa demutualisasi merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, yang mencakup penguatan transparansi kepemilikan, peningkatan kualitas data, serta penguatan enforcement.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa ketentuan demutualisasi akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“RPP-nya sedang dalam pembahasan. OJK dilibatkan dan sesuai mekanismenya akan dikonsultasikan kepada Parlemen,” ujar Hasan.

Ia menegaskan bahwa RPP tersebut akan berfokus pada struktur kelembagaan dan kerangka umum kepemilikan, tanpa mengatur secara rinci jenis investor asing, serta membuka ruang partisipasi publik sebelum ditetapkan.

Dari sisi penyelenggara bursa, Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai bentuk demutualisasi yang akan diterapkan. Namun, ia menegaskan bahwa otoritas tetap menjadi pengendali utama dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal. “Kalau nanti ada pengendali, tetap otoritas yang berkuasa. Itu yang paling benar,” kata Jeffrey.

Di luar regulator, perhatian pasar juga tertuju pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)yang disebut-sebut berpotensi menjadi investor pascademutualisasi. CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka untuk berpartisipasi sebagai investor, dengan penekanan bahwa pemisahan peran tetap dijaga. “Regulator tetap mengatur, pemegang saham fokus mengembangkan perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menegaskan bahwa dorongan reformasi pasar modal tidak dilandasi kepentingan institusional semata. “Ini bukan sekadar persoalan satu atau dua saham, melainkan menyangkut kepercayaan terhadap sistem pasar modal nasional dan kredibilitas negara,” kata Pandu.

Kekhawatiran Konflik Kepentingan

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa meskipun demutualisasi BEI perlu dijalankan, desain kepemilikan pascademutualisasi menjadi faktor yang sangat krusial.

“Demutualisasi BEI harus dilakukan, tetapi Danantara sebaiknya tidak ikut membeli saham BEI pascademutualisasi. Ini sarat konflik kepentingan,” kata Bhima.

Menurutnya, kunci utama keberhasilan demutualisasi tetap berada pada kekuatan regulator. “Regulator harus berintegritas, memahami regulasi bursa internasional, dan berani menjaga independensi dari tekanan politik,” ujarnya.