Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi dan Optimalisasi Dana Haji: 'Banyak Keluhan dari Masyarakat'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Iskan Qolba Lubis menyampaikan interupsi penolakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (05/12/23).

Menurut Iskan banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait biaya ibadah haji untuk tahun depan.

Ia juga menyinggung bahwa mayoritas jemaah merupakan petani dan nelayan yang tak punya penghasilan besar.

“Waktu saya melakukan kunjungan banyak keluhan dari masyarakat tentang mahalnya biaya haji, pemerintah telah menetapkan BPIH 2024 sebesar 93,4 jt, yaitu 3,3 lebih mahal dari tahun lalu padahal tahun lalu juga sudah sangat mahal, apalagi yang berangkat haji ini 75 persen adalah petani dan nelayan, bahkan mereka mengeluh yang sebelumnya merasa sanggup menjadi tidak sanggup karena mahalnya haji tahun ini” ungkap Anggota FPKS Dapil Sumatera Utara II tersebut, dikutip dari laman fraksi.pks.id.

Iskan menilai mahalnya biaya haji disebabkan penggunakan komponen biaya haji dan anggaran dana haji yang belum optimal.

Baca Juga: Dorong Anies-Cak Imin Muliakan Perempuan, PKS: Pembangunan Keluarga Tak Boleh Diabaikan!

Terakhir, Iskan mendesak pimpinan DPR RI agar memberikan catatan kepada lembaga terkait untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi keuntungan demi kepentingan jemaah haji mengingat 75 persen jamaah haji adalah petani dan nelayan

“Ketika kita melakukan analisa mahalnya biaya haji ada dua penyebab: Pertama adalah komponen biaya haji yang sebetulnya masih bisa diturunkan dikoreksi; Kedua dana haji yang berjumlah 166 triliun belum optimal dipakai dan belum optimal dipakai untuk kepentingan jamaah haji, terbukti dari data tahun 2023 dari 166 triliun cuman dapat keuntungan 10 triliun itu ekuivalen dengan 7,5 persen padahal targetnya adalah 2 digit” ujarnya.

“Fraksi PKS mengusulkan supaya DPR RI menulis surat kepada lembaga terkait baik dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, OJK dan BI, supaya melakukan optimalisasi keuntungan demi kepentingan jemaah haji dengan melakukan evaluasi menyeluruh supaya dana haji ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dari itu kami berharap supaya benar-benar kementerian dan lembaga mengelola dana haji ini dengan bagus, jadi mohon lembaga terkait disurati supaya serius mengoptimalkan keuntungan dana haji ini untuk jamaah haji karena 75 persen jamaah haji kita adalah petani dan nelayan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI resmi menetapkan biaya haji dengan rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172 atau sebesar 60 persen yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa.

Sebagaimana diketahui, Komisi VIII DPR RI menetapkan besaran rata-rata BPIH Tahun 1445 H/2024 per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93.410.286,07 yang kemudian disepakati bersama dengan Kementerian Agama RI.

"Jadi alhamdulilah pada hari ini 27 November, Komisi VIII dengan Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan besaran Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dengan skema sebesar Rp93.410.286,07," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.

Baca Juga: Punya Potensi Ekonomi Besar, Ganjar Pranowo Dorong Pembangunan Wisma Haji-Umrah Indonesia di Arab Saudi

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu menekankan, persetujuan Komisi VIII DPR RI atas BPIH tahun 1445 H/2024 M tersebut lebih rendah sebesar Rp11.684.746 dari usulan Menteri Agama RI yang mengusulkan besaran BPIH sebesar Rp 105.095.032.

Adapun, saran rata-rata BPIH Tahun 1445 H/2024M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93.410.286,07 antara lain yaitu biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114,