DJP Siapkan Extra Effort untuk Kejar Target Pajak 2026

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan strategi optimalisasi penerimaan pajak tahun 2026 setelah realisasi penerimaan tahun sebelumnya tidak mencapai target.

Berdasarkan data DJP, penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi moderasi harga komoditas yang berdampak pada meningkatnya restitusi pajak hingga Rp361 triliun sepanjang 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian kebijakan restitusi sekaligus menjaga penerimaan pajak tetap optimal pada 2026.

“Tahun ini kami berusaha untuk lebih smoothing dan adjust. Kalau memang restitusi di level segitu, ya brutonya harus lebih tinggi,” kata Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Baca Juga: DJP Catat 12,5 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Akun Coretax

Bimo menjelaskan, upaya pencapaian target penerimaan pajak dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pemerintah tidak menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak.

Menurut Bimo, peningkatan penerimaan bruto berarti memperbesar basis pajak. Ia menilai restitusi juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat, terutama ketika nilai tambah lebih besar berada pada sisi input dibandingkan output.

“Bruto itu berarti saya tambah basis penerimaan pajak. Restitusi juga kan sebenarnya kegiatan ekonomi yang value added-nya lebih banyak di input-nya daripada output. Artinya, PPN kalau bergerak, industri bergerak, konsumsi juga bergerak. Makanya saya bilang apa? Gross revenue-nya harus naik. Kita harus kerja lebih keras supaya gross revenue-nya naik,” terangnya.

Untuk mencapai target tersebut, DJP akan mendorong ekstensifikasi wajib pajak, memperkuat elektronifikasi sistem perpajakan, serta mengoptimalkan implementasi Coretax guna meningkatkan efisiensi administrasi dan proses bisnis perpajakan.

Baca Juga: Pajak E-Commerce Segera Berlaku, DJP Tunggu Lampu Hijau Purbaya

“Kita mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, proses bisnis yang lebih cepat juga, dan integritas teman-teman DJP harus saya jaga betul,” pungkas Bimo.