DPR Kritik Impor Garam Australia, Petani Lokal Dinilai Kurang Dukungan

Ketergantungan impor garam kembali menjadi sorotan setelah parlemen menilai kebijakan tersebut belum berpihak pada penguatan produksi domestik. Isu impor garam mengemuka di tengah kebutuhan nasional yang terus meningkat untuk konsumsi rumah tangga dan industri.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai keputusan membuka keran impor tidak lepas dari lemahnya dukungan terhadap petani lokal. Kritik ini menempatkan persoalan garam sebagai isu ekonomi sekaligus kedaulatan pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyebut daya saing garam luar negeri terbentuk dari ekosistem industri yang mapan. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan situasi petani garam nasional yang masih menghadapi banyak keterbatasan.

“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” kata Firman Soebagyo.

Menurutnya, produksi garam di Australia dijalankan dengan sistem industri berbasis evaporation pond berskala luas. Infrastruktur dan manajemen modern disebut membuat proses kristalisasi hingga panen berjalan efisien.

Air laut dipompa ke kolam produksi berukuran besar untuk diuapkan secara terkendali. Metode tersebut memungkinkan hasil stabil dengan kualitas yang terjaga.

Di sisi lain, banyak sentra garam di Indonesia masih mengandalkan cara konvensional. Produksi sangat dipengaruhi cuaca serta minim dukungan teknologi pemurnian dan penyimpanan.

Kondisi tersebut membuat kualitas dan kuantitas garam domestik kerap berfluktuasi. Situasi ini kemudian sering dijadikan dasar pembenaran untuk impor.

“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.

Ia menilai rendahnya mutu garam nasional lebih terkait aspek pascapanen dan standardisasi. Investasi teknologi disebut menjadi faktor yang belum optimal.

“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” kata Firman.

Isu ini juga dikaitkan dengan keberlanjutan ekonomi petani di daerah pesisir. Ketergantungan impor dinilai berpotensi menekan harga garam rakyat.

Firman menekankan bahwa garam termasuk komoditas strategis. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri memiliki risiko jangka panjang.

“Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” ujarnya sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Tiga Kluster Bentuk Holding BUMD, Dedi Mulyadi Usulkan Nama 'Sangga Bhuana'

Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mengawal kebijakan pergarman nasional. Dorongan diarahkan pada pembangunan industri garam modern berbasis produksi dalam negeri.

Parlemen berharap kebijakan ke depan mampu menyeimbangkan kebutuhan industri dan perlindungan petani. Penguatan teknologi dan infrastruktur dinilai menjadi kunci agar garam lokal lebih kompetitif di pasar nasional.