Trump Minta China hingga Jepang Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta sejumlah negara mengirim kapal perang untuk menjaga jalur pelayaran Selat Hormuz tetap terbuka di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Permintaan tersebut disampaikan Trump pada Sabtu melalui media sosial ketika Iran meningkatkan serangan balasan terhadap kapal-kapal di kawasan Teluk.

Trump menilai negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut perlu ikut bertanggung jawab menjaga keamanan jalur pelayaran internasional tersebut.

“Negara-negara dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus menjaga jalur tersebut, dan kami akan sangat membantu,” tulis Trump mengutip Reutres, Minggu (15/3/2026). 

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran sempit yang berada di antara Iran dan Oman. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia biasanya melewati jalur tersebut sebelum didistribusikan ke berbagai negara konsumen energi global.

Kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas pasar energi global dan kepentingan negara-negara Barat.

Trump juga memprediksi sejumlah negara akan segera mengirimkan armada militernya untuk membantu menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.

“Banyak negara, terutama yang terdampak oleh upaya Iran menutup Selat Hormuz, akan mengirim kapal perang bersama Amerika Serikat untuk menjaga selat itu tetap terbuka dan aman,” ujar Trump.

Ia menyebut beberapa negara yang diharapkan ikut berpartisipasi antara lain China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris.

Baca Juga: Saling Bantah Pernyataan Trump dan Pejabat Tinggi Iran Mengenai Pertahanan di Selat Hormuz

Baca Juga: Trump Tolak Usulan Putin Pindahkan Uranium Iran ke Rusia

Baca Juga: Trump: Demi Keselamatan, Iran Sebaiknya Tak Ikut Piala Dunia

Trump juga menegaskan militer Amerika Serikat akan terus melakukan operasi di kawasan tersebut sebagai respons terhadap ancaman Iran terhadap pelayaran internasional.

“Sementara itu, Amerika Serikat akan terus menyerang garis pantai dan menembaki kapal-kapal Iran,” tulisnya.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi mengenai apakah negara-negara yang disebutkan telah menyetujui permintaan tersebut.

Negara Barat Perkuat Kehadiran Militer

Sejumlah negara Barat dilaporkan mulai memperkuat kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah dan Mediterania Timur sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat.

Fokus penguatan militer tersebut antara lain dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah Siprus setelah sebuah drone buatan Iran menyerang pangkalan militer Inggris di pulau tersebut pada 2 Maret.

Inggris juga tengah mempertimbangkan sejumlah opsi tambahan untuk penempatan militer di kawasan Teluk setelah Iran meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di wilayah tersebut.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey menyatakan pemerintah Inggris sedang berdiskusi dengan sekutu dan mitra internasional untuk memastikan keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut.

“Kami sedang berbicara dengan sekutu dan mitra mengenai berbagai opsi untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan ini,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris.

Sementara itu, Angkatan Laut Prancis dilaporkan mengerahkan sekitar selusin kapal perang, termasuk kelompok tempur kapal induk, ke kawasan Mediterania, Laut Merah, dan berpotensi ke Selat Hormuz sebagai bagian dari dukungan pertahanan bagi sekutu yang terdampak konflik.

Baca Juga: Selat Hormuz Jadi Sorotan, Amerika Serikat Ancam Serang Terminal Minyak Iran

Baca Juga: Iran Salahkan Amerika Serikat Terkait Isu Selat Hormuz

Pemerintah Prancis juga melakukan konsultasi dengan sejumlah negara Eropa, Asia, dan negara Arab di kawasan Teluk untuk menyusun rencana pengawalan kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz.

Sebelumnya pada Kamis, Trump juga menyatakan Amerika Serikat siap mengawal kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk melindungi mereka dari potensi serangan Iran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Amerika Serikat untuk meredam kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik militer di kawasan Timur Tengah.