WFH untuk Hemat BBM, MPR Minta Ekonomi Jangan Sampai Melambat

Dukungan terhadap kebijakan work from home (WFH) pasca-Lebaran menguat, namun pemerintah diingatkan agar langkah efisiensi ini tidak menghambat laju ekonomi nasional. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai kebijakan tersebut efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi tetap perlu dijalankan secara terukur.

Kebijakan WFH menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah dalam merespons kenaikan harga minyak dunia. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berdampak langsung pada konsumsi energi.

Eddy menyebut pengurangan aktivitas perjalanan harian pekerja akan memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi BBM. Dampak tersebut dinilai bisa dirasakan secara nasional jika kebijakan diterapkan secara konsisten.

“Tentu kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat, khususnya pekerja,” ujar Eddy dikutip dari ANTARA. Sekjen Partai Amanat Nasional ini menegaskan korelasi antara mobilitas dan konsumsi energi.

Ia menambahkan bahwa potensi penghematan akan semakin besar jika kebijakan tersebut juga diterapkan pada sektor pendidikan. Dengan semakin sedikit pergerakan harian, konsumsi BBM diyakini dapat ditekan lebih optimal.

Namun demikian, Eddy mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Sektor produktif seperti industri dan manufaktur dinilai tidak boleh terdampak secara signifikan.

“Roda perekonomian jangan sampai melambat, khususnya sektor industri dan manufaktur yang perlu tetap beroperasi,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong langkah penghematan energi dalam rapat kabinet. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH sebagai respons terhadap tekanan global.

Kebijakan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut WFH akan mulai diberlakukan setelah Lebaran, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan serupa secara sukarela. Langkah ini diharapkan mampu memperluas dampak penghematan energi secara nasional.

Dalam implementasinya, WFH dirancang hanya berlaku satu hari dalam sepekan. Skema ini dipilih sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan efisiensi energi dan menjaga produktivitas kerja.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini dapat memberikan efek nyata terhadap penurunan konsumsi energi. Pengurangan mobilitas masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong efisiensi tersebut.

Baca Juga: Usai Lebaran, Pemerintah Terapkan WFH untuk ASN dan Swasta

Ia juga menyebut skema satu hari WFH berpotensi menciptakan pola akhir pekan yang lebih panjang. Kondisi ini dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan stimulus bagi sektor pariwisata.

Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya difokuskan pada penghematan energi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi. Pemerintah berupaya memastikan strategi ini tetap mendorong pertumbuhan di tengah tekanan global yang meningkat.