Wacana Penggabungan Dinas Menguat, DPRD Jabar Dorong Efisiensi Tanpa PHK Pegawai

Rencana perampingan birokrasi di Jawa Barat mulai mengarah pada langkah konkret, yakni penggabungan dinas yang memiliki fungsi serupa. Di tengah dorongan efisiensi anggaran, DPRD Jawa Barat menegaskan restrukturisasi tidak boleh berujung pada pemutusan hubungan kerja pegawai.

Usulan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bagian dari penataan ulang organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan struktur birokrasi lebih efektif dan tidak membebani anggaran daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan dinas-dinas dengan fungsi sejenis sebaiknya digabungkan. Dengan cara ini, efisiensi dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

"Dinas yang satu rumpun atau sejenis digabungkan saja, otomatis akan terjadi penghematan," ujar Ono dikutip dari ANTARA, Senin (30/3/2026).

Ia mencontohkan sektor pertanian yang saat ini masih tersebar di beberapa instansi. Di antaranya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan yang memiliki fungsi beririsan.

Menurutnya, penggabungan instansi tersebut akan mempermudah koordinasi kebijakan. Dampaknya diharapkan bisa langsung dirasakan oleh petani dan pelaku usaha di sektor pangan.

Meski demikian, Ono menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pegawai. Ia secara tegas menolak opsi pemutusan hubungan kerja, terutama bagi tenaga PPPK yang selama ini berperan dalam pelayanan publik.

"Bagaimanapun juga PPPK bertanggung jawab dalam layanan publik. Mereka sudah lama berproses, bahkan puluhan tahun bekerja," ucapnya.

DPRD Jawa Barat juga mengklaim telah lebih dulu melakukan efisiensi internal sebagai contoh. Sejumlah pengeluaran dinilai tidak mendesak telah dipangkas untuk menekan beban anggaran.

"Kami sudah menghilangkan kunjungan luar provinsi, kunjungan luar negeri, kita juga menghemat terkait dengan makan-minum," ujarnya.

Selain itu, DPRD membuka kemungkinan kembali menerapkan rapat daring. Langkah ini dianggap efektif untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengganggu proses pengambilan keputusan.

"Kalau perlu rapat daring lagi, kami siap. Itu bagian dari komitmen efisiensi," tutur Ono.

Upaya efisiensi ini diharapkan tidak berhenti di internal legislatif. Pemerintah provinsi diminta segera menindaklanjuti usulan restrukturisasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

Baca Juga: ASN Daerah Wajib WFH Setiap Jumat, Tito Siapkan Aturan Ketat

Penghematan dari perampingan struktur birokrasi dinilai dapat dialihkan ke program prioritas. Terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti sektor pangan dan pelayanan dasar.

Dengan pendekatan tersebut, DPRD Jabar ingin memastikan efisiensi tidak hanya soal pengurangan anggaran. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja birokrasi tanpa mengorbankan tenaga kerja.