60 Ribu Wisatawan Berpotensi Hilang, Begini Cara RI Jaga Kinerja Pariwisata Nasional

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun akibat konflik Timur Tengah.

Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama internasional—Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat. Kondisi tersebut berkontribusi pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan.

Hal ini disampaikan Menpar dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Menteri Pariwisata, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Kamis (2/4).

Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam kurun waktu satu bulan. Kondisi ini memicu kenaikan biaya transportasi melalui penerapan fuel surcharge oleh berbagai maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga pencapaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Strategi tersebut antara lain melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika. Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Menteri Pariwisata.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi pariwisata agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menteri Pariwisata.

Dalam pandangannya Ketua Komisi VII, Saleh Daulay mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata dalam menghadapi perkembangan dinamika global. Di sisi lain Komisi VII meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi ketidakpastian global pada saat ini.

Sementara itu anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata untuk mempelajari pola shifting akibat perubahan strategi ini, karena ada perbedaan behaviour antara wisatawan yang long haul (Eropa dan Amerika) dan medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan) dan short haul (ASEAN).

Baca Juga: Indonesia Mantapkan Posisi di ASEAN, Promosikan Pariwisata di NATAS Travel Fair 2026

Baca Juga: Kemenpar Aktifkan Program Strategis, Pariwisata Lebaran 2026 Kian Bergairah

Putra secara spesifik meminta pemerintah segera memberikan bebas visa terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia agar shifting strategi Kementerian Pariwisata ini menjadi kebijakan nasional. 

“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Autralia”, kata Putra Nababan.