LAN Pastikan Pelatihan ASN Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran, Terbitkan SE Nomor 6 Tahun 2026

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan komitmennya untuk memastikan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan optimal. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2026 tentang penyesuaian pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, serta pelatihan teknis dan fungsional.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis LAN untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi akses maupun kualitas pembelajaran bagi ASN di seluruh instansi pemerintah.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Tri Widodo WU, menegaskan pentingnya adaptasi lembaga pelatihan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan diseminasi Surat Edaran Kepala LAN beberapa waktu lalu.

Menurutnya, selama ini ASN selalu didorong untuk bersikap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Karena itu, seluruh komponen lembaga pelatihan juga perlu melakukan hal yang sama dengan terus meningkatkan kapasitas dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

“Selama ini kita mendorong peserta pelatihan untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan. Maka seluruh komponen lembaga pelatihan juga harus melakukan hal yang sama, dengan terus meng-upgrade diri dan berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Tri Widodo menjelaskan, terdapat empat latar belakang utama penerbitan surat edaran tersebut. 

Pertama, kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan ASN, baik pada level kepemimpinan, Latsar CPNS, maupun pelatihan teknis dan fungsional, agar mutu pembelajaran semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kedua, penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi ini mendorong LAN menghadirkan skema pelatihan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi akses ASN terhadap program pengembangan kompetensi.

“Efisiensi tidak boleh menghilangkan kesempatan ASN untuk belajar. Karena itu, LAN melakukan relaksasi dalam metode penyelenggaraan pelatihan,” jelasnya.

Ketiga, tindak lanjut atas surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penambahan materi substansi prioritas nasional dalam Latsar CPNS. Saat ini LAN telah menyusun 14 bahan pembelajaran yang akan terus dikembangkan mengikuti dinamika kebijakan.

Keempat, penyesuaian pedoman pelatihan sebagai bagian dari penyelarasan dengan delapan agenda prioritas pemerintah dan kebijakan strategis nasional. Dalam konteks ini, pelatihan ASN dipandang sebagai instrumen penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca Juga: Pemerintah Potong Anggaran Mobil Dinas dan Perjalanan ASN hingga 70%, Bisa Hemat Rp130 Triliun!

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Surat Edaran tersebut bersifat sebagai pedoman penyesuaian dan tidak mencabut peraturan maupun keputusan LAN sebelumnya terkait Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS. Kebijakan ini justru memberikan fleksibilitas bagi instansi pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelatihan.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS, serta Pelatihan Teknis dan Fungsional agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika kebijakan nasional.