Dedi Mulyadi Tolak Hidupkan Lagi SPP SMA-SMK Negeri Jabar, Dana BOS Rp4 Miliar Justru Ditemukan Diselewengkan

Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri Jawa Barat langsung dipatahkan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menegaskan dana BOS dari pusat ditambah bantuan operasional provinsi sudah cukup membiayai kebutuhan sekolah negeri.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (18/7/2026).

Penolakan itu makin menguat setelah pemeriksaan APBD 2025 menemukan fakta mengejutkan. Dana BOS senilai Rp4 miliar justru digunakan untuk kepentingan di luar pendidikan.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," tambahnya.

Temuan itu menurut Dedi membuktikan persoalan bukan pada kekurangan anggaran, melainkan pada buruknya tata kelola. Menambah sumber dana lewat SPP tanpa memperbaiki pengelolaan justru berpotensi menimbulkan penyimpangan baru.

Dedi bahkan mengingatkan para kepala sekolah agar berhati-hati dalam mengelola dana BOS. Salah kelola bisa berujung pada masalah hukum yang menjerat pengelola sekolah.

"Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan, jangan sampai ada yang kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," ucapnya.

Alih-alih mengembalikan SPP, Pemprov Jawa Barat akan memprioritaskan peningkatan kualitas fasilitas sekolah. Toilet, sarana olahraga, dan tempat ibadah menjadi prioritas perbaikan yang akan segera ditangani.

Dedi mengingatkan kebijakan sekolah gratis di Jawa Barat baru berjalan sejak tahun ajaran 2025/2026. Sebelumnya, ia mengaku pernah menemukan siswa yang menunggak biaya sekolah saat masih menjabat anggota DPR RI di berbagai daerah seperti Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Baca Juga: Ribuan Pegawai Dedi Mulyadi Terjerat Judol, PPATK Catat Transaksi Tembus Rp14 Miliar

Ia meminta semua pihak menjaga keberlangsungan kebijakan ini bersama-sama. Komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci pendidikan berkualitas tanpa beban biaya.

"Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," ucapnya.