Istana Buka Suara Soal Pemotongan Gaji Pejabat dan Anggota DPR

Istana buka suara terkait isu pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR RI, yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final.

“Tanya sama yang menyampaikan, kemarin siapa itu?” ujar Teddy saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep pemotongan gaji masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat pemerintah dalam beberapa hari ke depan.
“Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun,” jelasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Rencana Potong Gaji Menteri Jadi Langkah Solidaritas Hadapi Krisis

Di sisi lain, pemerintah memang tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi fiskal, termasuk opsi pemotongan gaji pejabat negara, guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan, khususnya bagi jajaran menteri. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (potong gaji) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa,” ujarnya.

Purbaya bahkan sempat berseloroh terkait rencana tersebut. "Nggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?” candanya.

Ia memperkirakan pemotongan gaji bisa berada di kisaran 25 persen, meski menegaskan angka tersebut masih sebatas perhitungan pribadi dan belum dibahas secara resmi.
“Kayaknya 25%, mungkin. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25%,” tuturnya.

Menurutnya, wacana tersebut memang sudah mulai dibicarakan di internal pemerintah, namun belum ada keputusan yang jelas. “Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan rencana penghematan melalui pemotongan gaji pejabat negara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global, termasuk gejolak harga energi akibat konflik di Timur Tengah.

Presiden juga menyinggung langkah serupa yang dilakukan oleh Pakistan, yang memangkas gaji pejabat sebagai bentuk penghematan untuk membantu kelompok masyarakat rentan.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” kata Presiden.