Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6%, Sinergi Fiskal, Moneter dan Dunia Usaha jadi Kunci Utama

Warta Ekonomi menyelenggarakan Seminar bertajuk Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal dan Moneter serta Dunia Usaha Menuju Indonesia 6%.

Seminar tersebut bertujuan untuk membahas kolaborasi antara kebijakan fiskal yang merupakan tugas Kementerian Keuangan RI, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, serta peran dunia usaha.

Dalam APBN 2026 proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada kisaran 5,4 persen. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 4,7–5,5 persen pada 2025, meningkat menjadi 4,9–5,7 persen pada 2026.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, menegaskan penguatan sinergi fiskal, moneter, dan dunia usaha menjadi kunci utama. Selain itu, Dia menyebut sinergi lintas sektor juga perlu untuk mengurai hambatan (bottleneck) pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagaimana supaya pertumbuhan kita bisa mencapai setidaknya 6%. walaupun di tengah berbagai gejolak, kita semua mestinya boleh berbangga tingkat pertumbuhan ekonomi kita mampu dikisaran 5%," kata Ihsan dalam sambutannya di Jakarta, Senin (7/4/2026).

Ihsan menyebutkan, sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi baik juga mendukung optimisme tersebut. S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia pada TW IV 2025 berada di level 51,2 pada Desember 2025, turun dari 53,3 pada November.

Dari sisi moneter, likuiditas sistem keuangan juga terjaga dengan baik, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai 11,4 persen secara tahunan pada Desember 2025. Kondisi ini diperkuat oleh kebijakan fiskal yang ekspansif serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

"Namun, Kondisi tersebut belum mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi secara penuh karena masih terdapat berbagai hambatan struktural yang menahan laju ekspansi ekonomi nasional," imbuhnya.

Adanya hambatan kompleksitas perizinan, tumpang tindih regulasi, ketidakpastian tata ruang, keterbatasan infrastruktur dan energi, hingga tantangan dalam penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan melambatnya realisasi investasi, khususnya di sektor-sektor produktif.

Tanpa upaya debottlenecking yang terarah dan terkoordinasi, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif berisiko tidak menghasilkan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi riil.