Meutya Hafid Dorong Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Agen Literasi Digital

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mendorong lulusan perguruan tinggi untuk mengambil peran sebagai agen literasi digital guna menjaga kualitas informasi di tengah maraknya misinformasi dan banjir konten di ruang digital.

Menurutnya, tantangan utama di era digital saat ini bukan lagi soal akses informasi, melainkan kualitasnya. Karena itu, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem digital yang sehat.

“Di era post-truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan juga sebagai agen perubahan dan menjadi pandu-pandu literasi digital di daerahnya masing-masing,” ujar Meutya dalam inspiring speech-nya pada acara wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/04/2026).

Fenomena misinformasi, lanjutnya, telah menjadi isu global sebagaimana tercermin dalam laporan World Economic Forum. Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang mencapai ratusan juta serta tingginya durasi penggunaan, potensi paparan terhadap konten negatif pun semakin besar.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan, pemerintah menghadirkan regulasi adaptif, termasuk pembatasan akses platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui PP TUNAS.

Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi, mulai dari kecanduan digital hingga paparan konten berbahaya.

"Kami ingin menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk juga menjadi duta-duta Tunas yang bisa membantu pemerintah menjaga keberlangsungan anak-anak kita agar mereka bisa hidup di ranah digital dan mendapatkan yang terbaik dan mengeluarkan yang mudarat," tegasnya.

Meutya juga menyoroti bahwa tingginya tingkat adopsi teknologi di Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan. Hal ini menuntut penguatan literasi digital serta kesadaran etika dalam penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI).

"Kita tetap harus berhati-hati agar adopsi AI diikuti dengan rasa tanggung jawab, rasa keamanan, etika, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Jadi meregulasi dengan ketat itu menjadi salah satu cara kita mengamankan tanpa bermusuhan dengan inovasi," tutur Meutya.

Ia pun mengajak lulusan perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai dampak negatif teknologi, seperti kecanduan digital, manipulasi algoritma, hingga penyebaran konten yang merusak nilai sosial dan budaya.

“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para lulusan muda, untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat,” kata Meutya.

Menutup pidatonya, Meutya menegaskan bahwa peran lulusan tidak berhenti pada capaian akademik, tetapi justru dimulai saat mereka terjun ke masyarakat dengan membawa tanggung jawab untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, beretika, dan berdaya saing.