China Tegaskan AI Tak Bisa Jadi Alasan PHK Karyawan

Wang Xuyang, pengacara dari Zhejiang Xingjing Law Firm, menegaskan bahwa putusan ini membawa pesan penting bagi dunia industri.

“Meskipun perusahaan dapat memperoleh manfaat dari efisiensi yang didorong oleh AI, mereka juga harus memikul tanggung jawab sosial yang sepadan. Penggantian oleh AI tidak secara otomatis membenarkan pemutusan kontrak kerja,” ujarnya.

Kasus ini juga bukan yang pertama. Sebelumnya, sengketa serupa di Beijing menunjukkan bahwa penggunaan AI sebagai alasan PHK dianggap sebagai bentuk pengalihan risiko teknologi kepada pekerja, sehingga dinyatakan tidak sah.

Di tengah pertumbuhan pesat industri AI di China yang telah melampaui 1,2 triliun yuan pada 2025 dengan lebih dari 6.200 perusahaan, kekhawatiran terhadap dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja semakin meningkat.

Peneliti dari Chinese Academy of Social Sciences, Wang Tianyu, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.

“Kemajuan teknologi mungkin tidak dapat diubah, tetapi tidak dapat eksis di luar kerangka hukum,” ujarnya.

Para ahli menekankan bahwa biaya transformasi teknologi tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pekerja. Artinya, perusahaan tidak boleh menggunakan adopsi AI sebagai dalih untuk PHK atau untuk menghindari kewajiban mereka.

Di sisi lain, para ahli juga menekankan pentingnya adaptasi pekerja melalui peningkatan keterampilan.

Ekonom sekaligus anggota komite ahli di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Pan Helin, menilai disrupsi pekerjaan akibat AI memang sulit dihindari.

Baca Juga: Menaker Yassierli Pantau Dampak Konflik Iran Terhadap Potensi PHK

Baca Juga: Wamen PPPA Ingatkan Risiko AI Tanpa Nilai Kemanusiaan

Namun, ia menegaskan perusahaan tetap wajib memastikan proses transisi berjalan adil, mulai dari penugasan ulang yang layak hingga pemberian kompensasi yang memadai bagi pekerja terdampak.

Sejalan dengan itu, laporan kerja pemerintah China tahun ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan sebagai respons atas perkembangan AI.