Geopolitik Memanas, Puan Sebut Prabowo Pastikan APBN 2027 Pro Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 menegaskan arah penyusunan anggaran negara yang ditujukan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sidang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, dan 451 anggota DPR.

Menurut Puan, kehadiran langsung kepala negara memiliki makna strategis dalam proses awal penyusunan RAPBN 2027, mengingat APBN bukan hanya menyangkut postur fiskal, melainkan juga instrumen untuk merespons tantangan ekonomi nasional dan global.

“Menurut Puan, kehadiran Presiden Prabowo dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis. Kehadiran Presiden Prabowo disebut untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tambah Puan.

Puan mengatakan KEM dan PPKF RAPBN 2027 menjadi fondasi awal penyusunan APBN yang tidak hanya mengatur arah pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan, tetapi juga mengantisipasi risiko ekonomi dari dalam maupun luar negeri.

Ia menilai kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 harus menjadi dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan hanya mengejar kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Prabowo Pasang Target Baru: Kemiskinan dan Pengangguran Turun Drastis di 2027

Baca Juga: Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027

“Yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto yang tinggi semata, tetapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” tutur Puan.

“Memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Puan juga menekankan asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF akan menjadi sinyal bagi investor, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga pasar mengenai ruang gerak perekonomian nasional pada 2027.