DSI Diprediksi Jadi Senjata Baru RI, Devisa Negara Bisa Meledak

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi menjadi langkah besar pemerintah untuk meningkatkan devisa negara sekaligus memberantas praktik ilegal dalam perdagangan sumber daya alam.

Menurut Esther, kehadiran DSI sebagai pintu masuk ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia akan memudahkan pemerintah memantau arus Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara lebih akurat dan terintegrasi.

“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” kata Esther dalam keterangan tertulis yang diterima, dikutip Kamis (21/5).

Ia menilai DSI nantinya dapat berkembang menjadi entitas besar dengan daya tawar internasional yang kuat. Dengan posisi tersebut, Indonesia disebut bisa memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan harga maupun volume ekspor di pasar global.

Selain memperkuat posisi Indonesia di perdagangan internasional, Esther juga melihat DSI berpotensi menjaga stabilitas pasokan komoditas di dalam negeri.

Baca Juga: Danantara Disorot, Ekonom Bongkar Misi Besar di Balik Badan Ekspor Baru

Menurutnya, keberadaan entitas tunggal ini dapat membantu pemerintah mengendalikan distribusi sehingga kebutuhan masyarakat tetap aman dan risiko kelangkaan bisa ditekan.

“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” ujar Esther.

Meski begitu, Esther mengingatkan agar pengelolaan DSI tetap dilakukan secara transparan dan profesional agar mendapatkan kepercayaan publik. Ia juga mengingatkan pemerintah agar sistem ekspor satu pintu tidak justru mematikan ruang gerak eksportir kecil.

“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” tambahnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pembentukan DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam.

Baca Juga: DSI Masih Swasta, Rosan Sebut Segera Berubah Jadi BUMN

Menurut Rosan, praktik under-invoicing dan transfer pricing selama ini menjadi persoalan serius yang menyebabkan potensi penerimaan negara bocor.

"Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.