Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

DPR Wanti-wanti: Rusun TOD di Depok untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

DPR Wanti-wanti: Rusun TOD di Depok untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kredit Foto: DPR
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhammad Syauqie memberi sorotan tajam terhadap pengembangan kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di Depok, Jawa Barat.

Ia menegaskan proyek hunian modern di sekitar transportasi publik itu harus benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan justru dikuasai investor dan spekulan properti.

Muhammad Syauqie menyampaikan hal tersebut saat melakukan peninjauan kawasan TOD bersama Pemerintah Kota Depok, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Commuter Indonesia, hingga Perum Perumnas di Depok, Jumat (22/05/2026).

"Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqi kepada Parlementaria usai peninjauan, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Ia menilai pembangunan hunian berbasis transportasi publik memang menjadi bagian penting dari transformasi kota modern. Namun, menurutnya, jangan sampai konsep tersebut malah menjauhkan masyarakat kecil dari akses hunian yang layak.

Baca Juga: Pemerintah Bantu Freelancer Bisa Cicil Rumah Lewat Skema Ini

Syauqie bahkan menyinggung fenomena yang kerap terjadi di perkotaan, ketika rumah subsidi atau hunian rakyat justru diborong pihak yang sebenarnya sudah memiliki banyak properti.

"Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini," tambahnya.

Politisi Fraksi PAN itu menjelaskan pembangunan kawasan TOD bertujuan mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat agar lebih mengandalkan transportasi publik yang terintegrasi dan efisien.

Karena itu, Komisi V DPR juga ingin memastikan efektivitas Rumah Susun TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mendukung pengurangan kemacetan dan emisi di kawasan Jabodetabek.

"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana efektivitas rumah susun TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi perkotaan di kawasan Jabodetabek," jelasnya.

Baca Juga: Andalkan Rumah Second, Pasar Properti Dinilai Masih Bergairah Tahun ini

Tak hanya soal hunian dan transportasi, Syauqie turut menyoroti aspek keselamatan bangunan tinggi yang dinilai tidak boleh diabaikan. Ia memberi perhatian khusus terhadap mitigasi kebakaran, jalur evakuasi darurat, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sistem drainase kawasan, hingga daya dukung lingkungan Kota Depok yang kini semakin padat.

"Pembangunan kawasan modern tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat perkotaan," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri