Putus Impor Gula, Kementan Pecut BUMN dan Swasta Ekspansi Lahan Tebu 97.970 Hektare

Kementerian Pertanian memacu pengembangan industri gula nasional dengan menargetkan ekspansi kawasan tebu seluas 97.970 hektare yang tersebar di 11 provinsi pada 2026.

Untuk mengeksekusi proyek strategis tersebut, pemerintah memobilisasi seluruh pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta, guna mempercepat penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

Di tingkat kebijakan makro, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perombakan sektor hulu hingga hilir menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketergantungan impor gula. Pemerintah fokus meningkatkan produktivitas sekaligus utilitas pabrik gula domestik.

“Kita ingin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula dari produksi dalam negeri. Karena itu, penguatan sektor tebu terus kita dorong melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal, serta penguatan hilirisasi,” tegas Amran dalam keterangan pers Kementan, Senin (25/5/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Ali Jamil, menegaskan percepatan administrasi dan verifikasi lapangan CPCL menjadi kunci realisasi target tersebut.

Saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan CPCL Program Hilirisasi Perkebunan Tebu di Surabaya, Jumat (22/5/2026), Ali menginstruksikan langsung manajemen PT Sinergi Gula Nusantara, PT Rajawali Nusantara Indonesia, serta seluruh entitas swasta untuk berpartisipasi aktif.

“Kami meminta seluruh pabrik gula, baik SGN, RNI, maupun swasta bergerak cepat membantu pemenuhan CPCL. Target pengembangan tebu 2026 harus tercapai sesuai arahan Bapak Menteri,” tegas Ali.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Kementan melakukan pendekatan lintas sektoral. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan lahan petani konvensional, tetapi juga mulai memetakan potensi lahan strategis milik institusi negara.

Kawasan milik TNI AD, TNI AL, TNI AU, Perhutani, hingga area Perhutanan Sosial kini diproyeksikan menjadi sentra produksi tebu baru.

Baca Juga: Menkop Ferry Dorong Koperasi Tebu Kuasai Saham di Pabrik Gula

Baca Juga: Sudaryono Ungkap Kendala Program Cetak Sawah Kementan pada 2026

Birokrasi administrasi pun dipercepat. Ali mendesak dinas perkebunan di tingkat kabupaten dan provinsi hingga Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) untuk mempercepat verifikasi data agar Surat Keputusan (SK) penetapan lahan segera terbit.

“Sinergi dan percepatan kerja menjadi kunci. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis target pengembangan kawasan tebu dapat tercapai dan mendukung penguatan hilirisasi,” ujar Ali.

Bagi pelaku industri dan investor agribisnis, langkah agresif pemerintah ini menjadi sinyal kuat terkait kepastian pasokan bahan baku untuk membangun ekosistem hilirisasi tebu yang terintegrasi.