Sudah Siapkan Rp60 Triliun, Purbaya Ungkap Penyebab Dana Bencana Sumatra Seret Cair

Pemerintah mulai mengubah strategi pencairan anggaran pemulihan bencana Sumatra setelah dana yang disiapkan sejak awal tahun ternyata belum terserap maksimal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap salah satu kendala utama selama ini berasal dari kelengkapan dokumen kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai belum optimal.

Karena itu, Kementerian Keuangan kini menerapkan pendekatan baru agar proses penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa berjalan lebih cepat. Langkah tersebut dilakukan menyusul besarnya kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur hingga hunian masyarakat terdampak di wilayah Sumatra.

“Pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu kan mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up K/L kalau kurang dokumennya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/5).

Purbaya menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan dana hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp60 triliun untuk penanganan dampak bencana Sumatra. Namun hingga kini, dana tersebut belum terserap penuh.

Baca Juga: Golkar Minta Purbaya Cari Duit Jika MBG Berlanjut: Jangan Ganggu Dana Pendidikan

“(Kementerian) Keuangan ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun. Akhir tahun lalu kami sudah siapkan Rp60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan infrastrukturnya,” tutur Menkeu.

Menurutnya, pola baru yang diterapkan Kemenkeu diharapkan mampu mempercepat pencairan anggaran, terutama untuk proyek-proyek prioritas yang mendesak bagi masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5), pemerintah bersama DPR RI menyepakati penyiapan anggaran jumbo senilai Rp100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci dana tersebut akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun dengan fokus pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian masyarakat terdampak. Kemudian pada 2027 disiapkan Rp32,9 triliun, sementara tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp100 Triliun, Sumatra Siap Dibangun Besar-Besaran Pasca Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan alokasi terbesar, yakni mencapai Rp69 triliun selama tiga tahun untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, hingga sungai. Sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh anggaran Rp7,4 triliun untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” ujar Tito.