Ekspor Satu Pintu Bisa Jadi Reformasi Besar atau Malapetaka Ekonomi

Ke depan, lembaga independen dapat menjalankan fungsi audit volume, pengawasan shipment, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional. Dengan model tersebut, negara dinilai tetap dapat memiliki kontrol, tetapi pengawasan dilakukan secara profesional melalui mekanisme audit independen.

Namun, Didik juga mengingatkan model birokrasi penuh berpotensi memunculkan inefisiensi dan praktik korupsi baru di sektor perdagangan komoditas nasional.

“Model birokrasi penuh tidak dianjurkan karena berisiko tidak efisien dan korupsi,” katanya.

Baca Juga: PT DSI Diharapkan Fokus ke Bahan Mentah, Bukan Memonopoli Ekspor Produk Jadi

Baca Juga: Airlangga Ungkap Dugaan Selisih Data Ekspor RI dengan AS dan China Capai Puluhan Miliar Dolar

Ia menilai langkah tersebut cukup strategis bahkan berpotensi menjadi reformasi tata kelola terbesar setelah Reformasi 1998. Namun, apabila implementasinya tidak dirancang secara matang, kebijakan itu justru bisa melemahkan ekonomi nasional.

“Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak Reformasi 1998. Tetapi jika salah desain, ia bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional,” ujar Didik.