Persulit Tim hingga Ofisial, Ini Respons Amerika Soal Aturan Kontroversial di Piala Dunia 2026

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan tidak akan mengubah kebijakan kontroversial terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2026 meski gelombang kritik internasional terus bermunculan menjelang turnamen dimulai.

Direktur Eksekutif Satuan Tugas Piala Dunia FIFA Gedung Putih, Andrew Giuliani, menyatakan pembatasan visa, penolakan masuk sejumlah peserta, hingga pemeriksaan keamanan berlapis akan tetap diberlakukan karena dianggap penting untuk menjaga keamanan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Baca Juga: 'Ciri Birokrasi Feodal,' Terbongkar Ombudsman Tak Berani Awasi MBG karena Program Andalannya Prabowo

Pernyataan itu disampaikan menyusul berbagai keputusan pemerintah AS yang belakangan menjadi sorotan. Salah satu kasus yang paling banyak dikritik adalah penolakan masuk terhadap wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, yang sebelumnya ditunjuk FIFA untuk bertugas di Piala Dunia 2026.

Giuliani menegaskan keputusan tersebut diambil dengan alasan yang menurutnya sangat kuat, meski ia tidak memberikan penjelasan rinci kepada publik.

"Itu dilakukan karena alasan yang sangat baik," kata Giuliani, dikutip Rabu (10/6).

Kasus lain yang memicu kontroversi adalah pembatasan terhadap delegasi Iran. Menurut Giuliani, pemerintah AS memang telah memberikan izin masuk kepada 31 pemain dan staf pelatih utama Timnas Iran. Namun, sejumlah pejabat federasi dan anggota delegasi lainnya tetap ditolak.

Ia mengisyaratkan bahwa sebagian pihak yang mengajukan visa diduga tidak sesuai dengan peran yang mereka klaim.

"Seperti yang bisa dibayangkan, ada orang-orang yang mengaku sebagai pelatih padahal mungkin bukan pelatih," ujarnya.

Selain itu, Giuliani menegaskan pemerintah AS tidak akan memberikan akses kepada individu yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Menurutnya, Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio berkomitmen menjaga kompetisi tetap berlangsung adil, tetapi tetap menerapkan pembatasan terhadap pihak-pihak yang dianggap berisiko.

Sikap tegas Washington muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan imigrasi AS menjelang Piala Dunia.

Sebelumnya, sejumlah kasus menjadi sorotan, mulai dari kesulitan visa bagi delegasi Iran, penolakan masuk wasit Somalia, hingga pemeriksaan ketat terhadap rombongan dari negara-negara Afrika dan Asia.

Namun Giuliani memastikan kebijakan tersebut tidak akan berubah. Ia menyebut pemeriksaan tambahan atau secondary screening merupakan prosedur standar yang diterapkan kepada siapa pun demi menjaga keamanan seluruh peserta dan penonton.

Pemerintah AS bahkan telah menyiapkan sistem keamanan yang disebut setara dengan pengamanan ajang Super Bowl, pertandingan olahraga terbesar di Amerika Serikat.

Menurut Giuliani, seluruh pertandingan yang berlangsung di wilayah AS akan dilindungi oleh beberapa lapisan pengamanan, mulai dari pemeriksaan sejak penonton menggunakan transportasi menuju stadion hingga sistem pengawasan di area pertandingan.

Washington juga menyiapkan perlindungan anti-drone untuk seluruh 78 pertandingan yang digelar di Amerika Serikat guna mencegah masuknya pesawat tanpa awak yang tidak berizin.

Pemerintah federal bahkan mengalokasikan dana sebesar 500 juta dolar AS untuk mendukung sistem pertahanan anti-drone dan membantu aparat penegak hukum lokal.

Selain itu, FBI telah membentuk pusat pelatihan khusus guna melatih aparat daerah dalam penggunaan teknologi pengamanan terbaru selama turnamen berlangsung.

Pernyataan Gedung Putih ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kritik internasional terkait kebijakan visa dan imigrasi tidak akan mengubah pendekatan Washington dalam menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Baca Juga: Beda Nasib Amerika dan Indonesia, Trump Melenggang Bebas Persulit Iran di Piala Dunia 2026

Bagi pemerintah AS, keamanan tetap menjadi prioritas utama, meski kebijakan tersebut terus memicu pertanyaan mengenai akses, diskriminasi, dan semangat keterbukaan yang selama ini identik dengan ajang Piala Dunia.