Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pertamax Naik Tajam, Great Institute Ingatkan Bahaya Migrasi ke Pertalite

Pertamax Naik Tajam, Great Institute Ingatkan Bahaya Migrasi ke Pertalite Kredit Foto: Great Institute

Great Institute mengidentifikasi tiga risiko utama yang perlu diantisipasi pemerintah. Pertama, tekanan terhadap daya beli kelompok menengah dan menengah rentan yang menggunakan kendaraan pribadi. Kedua, kenaikan biaya operasional usaha kecil, ojek daring, logistik informal, dan aktivitas ekonomi yang sensitif terhadap biaya transportasi. Ketiga, migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar.

Menurut Adrian, risiko terbesar justru berada pada potensi perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi.

“Risiko terbesar justru ada pada migrasi ke Pertalite. Jika pengguna Pertamax dalam jumlah besar berpindah ke Pertalite, maka potensi dampak penghematan fiskal dari kenaikan Pertamax justru bisa berkurang, bahkan sebagian tekanan dapat berpindah ke kuota dan beban subsidi Pertalite. Ini yang harus dijaga,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, GREAT Institute mengusulkan sejumlah langkah lanjutan, antara lain memperketat penyaluran Pertalite berbasis data kendaraan dan QR Code MyPertamina, menerapkan penyesuaian harga energi secara lebih bertahap, menjaga daya beli kelompok rentan, memperkuat transportasi publik, serta meningkatkan transparansi terkait kewajiban kompensasi energi dan arah kebijakan harga BBM.

Baca Juga: Huru-Hara Pertamax Naik! Bos Pertamina Ikut Bersuara, Kenapa BBM Tiba-Tiba Melonjak?

Baca Juga: BEM UI Gelar Aksi 'Menuju Indonesia Bangkrut', Soroti BBM hingga MBG

Adrian menegaskan bahwa kebijakan harga energi perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas ekonomi nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, suku bunga, dan kesinambungan fiskal.

“Pemerintah perlu berhati-hati. Kenaikan Pertamax boleh jadi realistis secara fiskal, tetapi harus dikelola agar tidak berubah menjadi tekanan baru bagi inflasi, daya beli, dan subsidi Pertalite. Reformasi harga energi harus dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, tetapi juga untuk membangun sistem subsidi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan,” tutup Adrian.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri