Industri Properti Vertikal Berkembang, P3RSI Jatim Perkuat Peran PPPSRS

Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (DPD P3RSI) Jawa Timur menetapkan Ariyanto Hermawan sebagai Ketua dan Gede Arya sebagai Sekretaris periode 2026-2031. Kepengurusan baru ini diharapkan memperkuat tata kelola rumah susun di tengah pertumbuhan industri hunian vertikal yang terus meningkat di Jawa Timur.

Ariyanto dan Gede Arya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) II DPD P3RSI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada 10 Juni 2026. Ariyanto kembali memimpin organisasi setelah sebelumnya menjabat Ketua DPD P3RSI Jawa Timur periode 2023-2026.

Terpilihnya kembali Ariyanto mencerminkan kepercayaan anggota terhadap keberlanjutan program organisasi di tengah berkembangnya sektor apartemen dan rumah susun yang semakin pesat di sejumlah kota besar Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Ariyanto menilai pertumbuhan hunian vertikal akan diikuti tantangan pengelolaan yang semakin kompleks, mulai dari tata kelola lingkungan, perlindungan hak penghuni, hingga penguatan kelembagaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

“Kami berharap kepengurusan periode 2026-2031 dapat memperkuat organisasi melalui program-program yang lebih terukur, meningkatkan partisipasi anggota, serta membangun soliditas yang semakin kuat di seluruh Jawa Timur,” ujar Ariyanto.

Menurutnya, tema Musda II P3RSI Jawa Timur, “Penguatan Struktur dan Soliditas P3RSI Jawa Timur Demi Pengelolaan Rumah Susun yang Lebih Baik”, menjadi arah strategis organisasi dalam menghadapi dinamika sektor hunian vertikal ke depan.

Pertumbuhan rumah susun dan apartemen di Jawa Timur dinilai terus meningkat seiring keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penguatan tata kelola dan kelembagaan penghuni agar operasional hunian vertikal berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

Ketua Umum DPP P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan kualitas pengelolaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah rumah susun.

“PPPSRS memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola kepentingan bersama penghuni. Karena itu P3RSI hadir sebagai wadah komunikasi, edukasi, advokasi, dan konsolidasi bagi seluruh PPPSRS di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Adjit, P3RSI juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi sektor rumah susun. Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian organisasi adalah terbitnya Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/PJ.02/2025 yang menegaskan bahwa Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena bukan merupakan penyerahan jasa.

Selain pemilihan pengurus, Musda juga membahas implementasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta PPPSRS.

Kepala Subdirektorat Bina Pelaku Usaha Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP Manda Machyus mengatakan regulasi tersebut diterbitkan untuk memperkuat tata kelola rumah susun sekaligus meminimalkan potensi konflik antara penghuni, pengelola, dan pengembang.

“Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 diharapkan menjadi pedoman yang lebih operasional dan memberikan kepastian dalam pengelolaan rumah susun serta memperkuat peran PPPSRS sebagai representasi pemilik dan penghuni,” kata Manda.

Regulasi tersebut memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menjadi dasar hukum pengelolaan hunian vertikal di Indonesia.

Musda II DPD P3RSI Jawa Timur dihadiri unsur pemerintah, pengembang, pengelola rumah susun, praktisi properti, serta perwakilan PPPSRS dari berbagai daerah di Jawa Timur.