Organisasi Mitra Penyelenggara MBG Sampaikan 8 Aspirasi kepada Prabowo, Minta Kaji Ulang Moratorium SPPG

Wacana moratorium operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menanggapi hal itu, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) meminta pemerintah memastikan program prioritas nasional tersebut tetap berjalan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026), GAPEMBI menyampaikan delapan aspirasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Organisasi yang menaungi para mitra penyelenggara MBG itu menegaskan penolakan terhadap setiap upaya penghentian maupun penundaan operasional dapur MBG.

Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi strategis bangsa untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, keberlanjutan program ini harus dijaga bersama,” ujar Alven.

Menurut Alven, moratorium dapur MBG berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap ekosistem yang telah terbentuk. Tidak hanya memengaruhi penerima manfaat, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mengganggu keberlangsungan usaha para pelaku UMKM, petani, peternak, pemasok bahan baku, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok program.

Alven menilai penghentian operasional dapur MBG juga berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung program tersebut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelanjutan MBG, GAPEMBI menyampaikan Asta Aspirasi Mitra BGN yang berisi delapan usulan strategis.

Pertama, menegaskan komitmen penuh mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. 

Kedua, memastikan kesiapan seluruh anggota GAPEMBI menjadi pengelola dapur MBG yang memenuhi standar mutu, higienitas, dan ketepatan distribusi sesuai pedoman BGN. 

Ketiga, mendukung efisiensi anggaran negara serta upaya pencegahan kebocoran anggaran tanpa merugikan investasi mitra. 

Keempat, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana moratorium dapur MBG karena dinilai memiliki dampak sistemik terhadap pemenuhan gizi masyarakat, keberlangsungan usaha pemasok bahan baku, serta iklim investasi. 

Kelima, meminta adanya jaminan hukum dan regulasi yang kuat untuk melindungi investasi para mitra dan yayasan yang telah berinvestasi dalam pembangunan dapur SPPG mandiri. GAPEMBI memperkirakan nilai investasi yang telah ditanamkan para mitra mencapai Rp60 triliun hingga Rp90 triliun. 

Keenam, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan BGN melalui penempatan personel yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. 

Ketujuh, GAPEMBI menyatakan keberatan terhadap Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 serta perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara mitra dan BGN. 

Kedelapan, mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih erat antara BGN, pelaku usaha, dan kalangan akademisi melalui pembentukan tim asistensi bersama guna merumuskan standardisasi nasional pengelolaan dapur MBG yang adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah. 

Baca Juga: Efisiensi MBG Bikin APBN Hemat Rp12 Triliun, Qodari Bongkar Skenario Besar Pemerintah

Alven menegaskan para mitra pada prinsipnya siap mendukung percepatan pembangunan dapur SPPG yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan secara objektif dan konstruktif tanpa mengganggu operasional dapur yang telah berjalan.

“Kami percaya Presiden Prabowo akan mendengarkan aspirasi para mitra di lapangan. Program MBG adalah investasi jangka panjang bangsa untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi, bukan penghentian program,” kata Alven.

Konferensi pers tersebut merupakan hasil rapat konsolidasi nasional GAPEMBI yang dihadiri pengurus pusat serta perwakilan DPW dari berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Maluku.