Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

76 Sekolah Dicoret dari Prioritas MBG, Dana Dialihkan ke Daerah 3T dan Balita

76 Sekolah Dicoret dari Prioritas MBG, Dana Dialihkan ke Daerah 3T dan Balita Kredit Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah mulai melakukan penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan gizi negara lebih tepat sasaran. Langkah itu dilakukan dengan mengurangi penerima manfaat dari sekolah-sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan telah menemukan puluhan sekolah di Pulau Jawa yang masuk kategori mampu. Sekolah-sekolah tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama dalam distribusi program MBG.

Hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat 76 sekolah dengan total 39.353 siswa yang masuk dalam kelompok tersebut. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah itu akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah.

Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Fokus program kini diarahkan kepada kelompok yang memiliki kerentanan gizi lebih tinggi.

"Kami akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Agustina.

Menurut BGN, sekolah-sekolah yang tidak lagi menjadi prioritas telah melalui proses identifikasi berdasarkan sejumlah indikator. Salah satu faktor utama adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.

BGN menilai bantuan negara harus diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, sekolah dengan kondisi ekonomi yang relatif baik akan dikeluarkan dari daftar prioritas penerima manfaat.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka," ujar Agustina.

Dana yang dihemat dari kebijakan tersebut nantinya akan digunakan untuk memperluas cakupan program. Pemerintah ingin memastikan manfaat MBG bisa menjangkau wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses pemenuhan gizi.

Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi salah satu sasaran utama perluasan program. Selain itu, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dengan risiko kekurangan gizi juga akan mendapatkan perhatian lebih besar.

"Karena itu, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tuturnya.

BGN menegaskan jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara. Proses verifikasi dan pemutakhiran data masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam proses evaluasi, BGN mempertimbangkan berbagai indikator mulai dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kerentanan gizi, hingga akses terhadap kebutuhan pangan dan nutrisi. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran program berikutnya.

Agustina menyebut jumlah sekolah yang masuk kategori mampu berpotensi bertambah seiring berjalannya proses pendataan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada tumpang tindih dalam penyaluran bantuan.

"Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya," jelasnya.

Baca Juga: BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Hemat Capai Rp3 Triliun

Kebijakan refocusing ini sekaligus menjadi langkah pemerintah untuk menjaga efisiensi anggaran program MBG yang terus diperluas. Dengan sasaran yang lebih terukur, intervensi gizi diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

BGN menegaskan bahwa kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak lagi menjadi prioritas penerima program. Anggaran negara akan diarahkan untuk memperkuat perlindungan gizi bagi kelompok yang paling rentan.

"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini," tegas Agustina.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama