Iuran BPJS Kesehatan Mandek 5 Tahun, Indef: Jadi Beban APBN

Penundaan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, biaya klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat, sementara penerimaan iuran tidak mengalami pertumbuhan yang sebanding.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, mengatakan tidak dinaikkannya iuran bukan berarti menghilangkan beban pembiayaan JKN, melainkan mengalihkan tekanan tersebut ke fiskal negara.

"Menunda penyesuaian iuran bukan berarti menghilangkan beban, melainkan memindahkannya ke fiskal negara. Ketika biaya klaim terus meningkat sementara pendapatan iuran stagnan, pemerintah pada akhirnya harus menyediakan tambahan dukungan APBN," ujarnya kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rizal, dalam jangka panjang kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas.

Ia menilai ketimpangan antara pertumbuhan biaya layanan kesehatan dan penerimaan iuran selama lima tahun terakhir menjadi tantangan bagi keberlanjutan pembiayaan JKN. Terlebih, inflasi biaya kesehatan mencapai 9-11% per tahun sehingga secara kumulatif biaya pelayanan diperkirakan meningkat lebih dari 50%.

Di sisi lain, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur iuran. Namun, pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan biaya pelayanan, kemampuan bayar peserta, serta besaran subsidi agar kebijakan yang diambil tetap berkelanjutan.

"Karena itu, penyesuaian iuran seharusnya berbasis kajian aktuaria dan bukan sekadar keputusan administratif," kata Rizal.

Baca Juga: Inflasi Kesehatan Capai 11%, Tapi Iuran BPJS Kesehatan Sudah 5 Tahun Tak Naik

Baca Juga: BPJS Kesehatan Ketar-Ketir, Biaya Penjaminan Naik Hampir Dua Kali Lipat

Meski demikian, ia menilai solusi yang paling realistis bukan hanya menaikkan iuran atau menambah subsidi APBN, melainkan melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan kesehatan.

"Opsi paling realistis bukan semata-mata menaikkan iuran atau menambah subsidi APBN, melainkan melakukan reformasi menyeluruh. Prioritas utama adalah meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengawasan klaim dan fraud, memperluas kepesertaan aktif, serta memperbaiki tata kelola pembiayaan kesehatan," ujarnya.