Purbaya Ogah Bangun Pusat Finansial di IKN karena Sepi

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah mematangkan lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Rencananya, PFII akan dibangun di dua hingga tiga titik, dengan Bali menjadi wilayah pertama.

Purbaya mengaku saat ini masih membahas sejumlah alternatif lokasi, termasuk kemungkinan pengembangan beberapa titik di Bali. 

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan wilayah lain yang memiliki potensi besar untuk mendukung operasional PFII.

“Jadi kan masih dibahas, ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas, kita akan cari tempat yang paling nyaman untuk investor internasional,” kata Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakart, Kamis (2/7/2026).

Meski belum memberikan gambaran mengenai kemungkinan lokasi di Pulau Jawa, Purbaya menepis peluang PFII dikembangkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurutnya, kawasan tersebut dinilai kurang memadai untuk menjadi pusat finansial internasional.

"Mungkin enggak, terlalu sepi di IKN"  ucapnya singkat.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pengembangan PFII tidak selalu berarti pemerintah harus membangun kawasan baru dari nol. Pemerintah juga membuka peluang memanfaatkan wilayah yang telah memiliki infrastruktur pendukung sehingga pengembangannya dapat dilakukan lebih efisien.

"Tapi kan untuk enclave itu perlu pembangunan tertentu, mungkin sebagian infrastruktur dasar, atau kita lihat nanti apakah pakai tempat yang sudah ada infrastrukturnya atau tidak. Jadi masih terbuka untuk tempat," jelasnya.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah akan menyiapkan insentif perpajakan bagi investor asing yang berinvestasi di PFII. Skema insentif tersebut akan disusun dengan mengacu pada praktik yang berlaku di berbagai pusat keuangan internasional.

"Nanti kita lihat semua insentif yang membuat PFII ini lebih berdaya saing secara internasional," ujarnya.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan mempelajari berbagai skema insentif yang diterapkan di pusat keuangan internasional sebelum menetapkan kebijakan untuk PFII.