Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

JHT Masih Kena Pajak, Said Iqbal Minta Menkeu Segera Buka Ruang Dialog

JHT Masih Kena Pajak, Said Iqbal Minta Menkeu Segera Buka Ruang Dialog Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang dialog terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Permintaan itu disampaikan menjelang aksi unjuk rasa buruh di depan Kementerian Keuangan.

"Saya mengetuk hati Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, agar bersedia berdialog. Sekurang-kurangnya, mari kita mulai dengan menjadikan pajak JHT sebesar nol persen," kata Said Iqbal, Selasa (7/7/2026).

Ribuan buruh dijadwalkan menggelar aksi pada Kamis (9/7/2026). Massa aksi diperkirakan berasal dari berbagai serikat pekerja di wilayah Jabodetabek.

Selain menuntut penghapusan pajak JHT, buruh juga meminta pemerintah menghapus pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan manfaat program jaminan sosial lainnya. KSPI bersama sejumlah federasi serikat pekerja disebut akan ikut dalam aksi tersebut.

Said Iqbal menilai manfaat JHT tidak seharusnya dikenai pajak. Menurutnya, pekerja berpotensi mengalami pajak berganda karena gaji mereka telah dipotong Pajak Penghasilan sebelum digunakan membayar iuran JHT.

Ia juga menilai pemerintah selama ini banyak memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha. Karena itu, pekerja yang terkena PHK maupun memasuki masa pensiun dinilai layak memperoleh keringanan serupa.

Said Iqbal meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Menurutnya, batas manfaat JHT yang dikenai pajak sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Baca Juga: Said Iqbal Usul Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Dihapus Total

Ia mengungkapkan telah beberapa kali mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta dialog. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum mendapat tanggapan.

Said Iqbal berharap Kementerian Keuangan membuka ruang komunikasi sebelum aksi digelar. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi jalan keluar agar tuntutan buruh bisa dibahas tanpa memicu aksi berkepanjangan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy