Kemenperin Perkuat Tata Kelola Bahan Kimia untuk Dukung Aksesi OECD

Menurutnya, industri kimia merupakan sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya sekaligus melakukan harmonisasi regulasi agar prinsip keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dapat diterapkan secara konsisten.

Langkah tersebut sejalan dengan kinerja industri kimia yang menunjukkan tren positif. Sepanjang kuartal I 2026, ekspor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia mencapai USD 5,97 miliar, naik 16,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 5,11 miliar.

Di sisi lain, impor juga meningkat seiring bertambahnya kebutuhan bahan baku industri. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas industri yang semakin berkembang, sekaligus menuntut sistem pengelolaan bahan kimia yang lebih kuat agar pertumbuhan sektor ini tetap berlangsung secara berkelanjutan.

"Penguatan sistem pengelolaan bahan kimia bukan hanya untuk memenuhi komitmen internasional, tetapi juga menjadi kebutuhan nasional agar industri dapat tumbuh secara aman, bertanggung jawab, dan mampu bersaing di pasar global," ujar Wiwik.

Selama tiga hari pelaksanaan fact-finding mission, Indonesia dan Sekretariat OECD membahas berbagai instrumen legal, mulai dari Global Framework on Chemicals, pengawasan ekspor bahan kimia berbahaya, pemberantasan perdagangan ilegal pestisida, pengelolaan Polychlorinated Biphenyls (PCB), hingga penerapan Mutual Acceptance of Data (MAD) dan Good Laboratory Practice (GLP).

Baca Juga: Kemenperin Gencarkan Edukasi Bedakan Batik Asli dan Kain Printing

Rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke pelabuhan untuk melihat secara langsung implementasi pengawasan bahan kimia dan pestisida dalam aktivitas perdagangan internasional. Hasil dari proses tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar OECD sekaligus menjadi masukan untuk mempercepat proses aksesi.

Wiwik menegaskan, keberhasilan aksesi OECD tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun industri kimia yang semakin kompetitif sekaligus memenuhi standar global dalam aspek keselamatan dan keberlanjutan.