Wamentan Sudaryono Dorong Koperasi Jadi Penopang Kesejahteraan Petani Tebu di Semarang

Kementerian Pertanian terus berkomitmen membenahi tata kelola kelembagaan ekonomi di sektor perkebunan nasional. Langkah strategis ini diwujudkan dengan mendorong penguatan peran koperasi petani tebu secara menyeluruh.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menghadiri langsung agenda Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk Koperasi bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Hotel Novotel Semarang, Selasa kemarin (14/7/2026). Sudaryono menekankan, kehadiran koperasi ini ditargetkan mampu mempermudah akses modal serta menjamin penyerapan hasil panen.

“Saat ini kita focus bagaimana produktivitasnya tinggi, petaninya Sejahtera. Kemudian jalur bisnisnya bisa dikelola melalui koperasi. Sehingga barang dari desa sampai ke kota maupun sebaliknya bisa berjalan lebih baik,” jelas Sudaryono melalui keterangan persnya, Rabu (15/7/2026).

Menurut Sudaryono, penguatan tata kelola organisasi ini dipercaya bakal menaikkan posisi tawar para pekebun di hadapan pasar. Sektor perkebunan tebu nasional kini diarahkan untuk menjadi motor penggerak industri swasembada gula berkelanjutan.

"Produktivitas per hektar dan rendemen terus kita tingkatkan. Kalau produktivitas naik dan rendemen tinggi, produksi gula bertambah sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Harapannya harga gula ke depan semakin kompetitif tanpa mengurangi kesejahteraan petani," papar Wamentan.

Baca Juga: Petani Tebu Ancam Bongkar Lahan, Amran Pastikan Program Pembibitan Tebu Kembali Jalan Tahun Ini

Baca Juga: Cuma Dibayar Rp500 Ribu, Meutya Ungkap Banyak Petani dan IRT jadi Penampung Rekening Judol

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan penguatan koperasi petani tebu dilakukan tidak hanya melalui pembiayaan dari LPDB, tetapi juga melalui pendampingan dan penguatan tata kelola agar koperasi semakin profesional.

"Hari ini menjadi bagian dari penguatan dan transformasi koperasi petani tebu agar tata kelolanya semakin baik. LPDB tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan dan bimbingan teknis sehingga koperasi mampu meningkatkan produksi dan skala usahanya," kata Ferry.

Pemerintah daerah diimbau ikut aktif mengawal jalannya transformasi bisnis agar berjalan transparan bagi anggota. Kementan optimis penataan dari lini hulu ini akan memperkokoh fundamental ekonomi masyarakat pedesaan.