MBG Libatkan 148 Ribu Pemasok Lokal, DPR Minta Pemerintah Buka Daftar Rantai Pasok ke Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal dari berbagai daerah. Namun, di tengah besarnya keterlibatan pelaku usaha tersebut, DPR menyoroti minimnya transparansi pemerintah mengenai siapa saja pihak yang menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka daftar pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan baku MBG agar dapat diakses masyarakat.

Desakan itu disampaikan Yoyok dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut politikus Fraksi Partai NasDem tersebut, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai mekanisme pelibatan UMKM dalam program strategis nasional itu.

"Masyarakat bertanya karena tidak ada transparansi. Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan," ujar Yoyok.

Ia mengusulkan agar platform SAPA UMKM dikembangkan menjadi sistem terbuka yang menampilkan daftar pemasok bahan baku maupun penyedia kebutuhan MBG di setiap daerah secara berkala.

Yoyok menilai langkah tersebut akan meningkatkan akuntabilitas sekaligus memberi kesempatan yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi dalam rantai pasok MBG.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar melalui penyerapan hasil produksi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan hingga saat ini Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal yang terdiri atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kelompok tani, kelompok peternak, serta pelaku UMKM.

"Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM," kata Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (13/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah.

Menurut Zulhas, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar hasil produksi masyarakat semakin banyak terserap.

"Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM," ujarnya.

Baca Juga: Pemeriksaan Dapur MBG Dihentikan, Mahfud MD Sebut Ada Dugaan 'Barter'

Ia menjelaskan, kebutuhan bahan baku MBG akan terus diarahkan berasal dari produksi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa. Sinergi dengan KDMP juga diharapkan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi komoditas lokal.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) pada April 2026 mencatat Program MBG telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Di Jawa Barat, misalnya, keberadaan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan mampu menciptakan perputaran dana mencapai Rp6 triliun per bulan. Menurut BGN, sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, dan sekitar 95 persen di antaranya berasal dari produk pertanian, peternakan, serta perikanan lokal.