Mendagri: NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pemerintahan, Termasuk Untuk Penyaluran Bansos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi utama transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Melalui integrasi data kependudukan, pemerintah menargetkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, aman, dan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).

"Data kependudukan yang dimiliki Dukcapil merupakan data paling lengkap di Indonesia. Di dalamnya terdapat identitas penduduk, data keluarga, status perkawinan, pekerjaan, hingga biometrik berupa sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah. Seluruh data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah," kata Tito.

Menurut Tito, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) saat ini mengelola basis data penduduk yang terus diperbarui setiap hari oleh dinas kependudukan di seluruh daerah.

Data tersebut mencakup berbagai peristiwa kependudukan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan administrasi.

Tito menjelaskan, data kependudukan tidak hanya digunakan untuk kepentingan administrasi pemerintah, tetapi juga telah dimanfaatkan oleh kementerian, pemerintah daerah, perbankan, hingga sektor swasta untuk proses verifikasi identitas atau *know your customer* (KYC).

Salah satu implementasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemanfaatan data Dukcapil untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Tito, integrasi data kependudukan dengan sistem lintas kementerian dan lembaga memungkinkan pemerintah memverifikasi kondisi penerima bantuan melalui berbagai indikator, seperti kepemilikan rumah, kendaraan, hingga status pekerjaan.

"Dengan teknologi ini, pemerintah dapat mengetahui apakah seseorang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sehingga bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.

Pemerintah berencana memperluas penerapan sistem tersebut secara bertahap di ratusan kabupaten dan kota sebagai bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia.

Untuk mendukung transformasi digital, pemerintah menyiapkan pendanaan sekitar Rp3,5 triliun melalui kerja sama dengan Bank Dunia. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pusat data nasional, meningkatkan kapasitas jaringan, memperluas bandwidth, serta memperkuat sistem keamanan siber.

Tito menegaskan perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama pemerintah guna mencegah ancaman peretasan dan kebocoran informasi.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas layanan Dukcapil di daerah melalui pembaruan perangkat kerja, peningkatan akses internet, hingga pemanfaatan teknologi satelit bagi wilayah terpencil.

Di sektor pelayanan publik, Tito mengatakan pemerintah terus mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Saat ini, terdapat 11 layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara digital melalui IKD. Ke depan, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD tidak lagi bergantung pada fotokopi KTP elektronik dalam berbagai urusan administrasi.

Pemerintah juga mengintegrasikan layanan pencatatan sipil dengan fasilitas kesehatan sehingga bayi yang lahir di rumah sakit maupun puskesmas dapat langsung memperoleh akta kelahiran secara digital.

Menurut Tito, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

"Teknologi hanyalah alat. Kunci utama keberhasilan tetap berada pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, kami terus memperkuat integritas, kompetensi, dan kolaborasi agar pelayanan administrasi kependudukan semakin baik," kata Tito.