Opsi Kantin Sekolah untuk MBG Dikritik DPR, BGN Diminta Fokus Benahi SPPG

Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan penyelesaian persoalan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum mengkaji pelibatan kantin sekolah dalam program tersebut.

Irma menilai masih banyak persoalan pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang harus dibereskan. Menurutnya, dapur yang telah mendapat persetujuan dan selesai dibangun pun masih ada yang belum dioperasikan.

"Satu persoalan saja belum selesai, yaitu soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100 persen saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan, jika tidak dioperasikan BGN, pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut," kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Ia mengusulkan BGN lebih dahulu mengevaluasi seluruh dapur MBG yang bermasalah. Evaluasi tersebut, kata dia, mencakup dugaan dapur fiktif, praktik jual beli titik operasional, hingga dapur yang belum memenuhi standar.

"Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru yang sudah dapat approval (sudah siap operasi 100 persen) terutama mereka harus sudah punya pengolahan limbah atau IPAL," katanya.

Irma menyebut pelibatan kantin sekolah tetap memungkinkan dilakukan. Namun, pengelola kantin harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah, terutama terkait standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis," paparnya.

Menurut Irma, program MBG merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan dengan membangun dapur serta menyediakan sarana pendukung, sehingga pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi semua pihak.

"Program MBG ini kan program pemerintah yang sebetulnya joint operation dengan rakyat, pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan, ini program yang sangat bagus, karena mengikut sertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution," ungkapnya.

"Yang pasti program ini dahsyat jika dikelola oleh orang-orang profesional. Oleh karena itu, kami sebagai mitra pemerintah insyaallah bertanggung jawab dengan kesuksesan program ini," imbuh dia.

Baca Juga: Ancaman Mogok Dapur MBG: Peluru Baru Penolak Program Prabowo

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkap Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pelaksanaan MBG melalui skema lain, termasuk memanfaatkan kantin sekolah. Meski demikian, Presiden meminta seluruh alternatif tersebut dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.

Agustina menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG saat ini hanya mengatur pelaksanaan program melalui SPPG. Karena itu, setiap opsi baru harus melalui proses kajian terlebih dahulu sebelum diterapkan.