BGN Tegaskan Pencoretan 39 Ribu Penerima MBG Belum Final

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi mengenai kabar pencoretan 39.000 penerima manfaat di 76 sekolah. BGN menegaskan angka tersebut masih berupa rancangan awal.

Demikian disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari saat jumpa pers pengenalam lima deputi terbaru di kantornya, Selasa (21/7/2026). Arumsari menjelaskan

"Itu, ya, ya, itu rencana refokusing maksudnya. Rencananya. Tapi tadi kan saya bilang penajamannya Bapak Presiden minta (kami) dikasih waktu lagi sebulan. Jadi, belum final lah apa yang kemarin disampaikan itu, bahwa berapa (angka penurunan alokasi anggaran) realnya yang nanti akan kita coret," jelas Arumsari.

​Arumsari menuturkan, dalam metodologi kerja pengawasan, draf angka evaluasi masih harus melewati tahap verifikasi teknis dan persetujuan Presiden.

"Memang sudah ada kertas kerjanya, tetapi kalau auditor tuh gitu, kertas kerjanya. Tapi yang final mana? Nanti yang jadi laporan, gitu. Jadi gitu. Kalau yang final itu laporan, ya yang sudah nanti kami sampaikan ke Bapak Presiden dan sudah approve Pak Presiden, itulah baru (final)," tutur Arumsari.

​Lebih lanjut, Arumsari mengimbau publik untuk menunggu hasil pengkajian tim khusus auditor program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum angka resmi efisiensi penerima disahkan.

"Tapi yang jelas, akan ada pengurangan nanti penerimaan manfaatnya. Maka kan tadi Pak Presiden sudah pesan. Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas (tata kelola)," tegas Arumsari.

​Penghentian publikasi data yang belum final ini dimaksudkan untuk mencegah kebingungan di tingkat sekolah penerima bantuan gizi.

Sebelumnya, BGN mengungkapkan telah menemukan puluhan sekolah di Pulau Jawa yang masuk kategori mampu. Sekolah-sekolah tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama dalam distribusi program MBG.

Hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat 76 sekolah dengan total 39.353 siswa yang masuk dalam kelompok tersebut. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah itu akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah.

Baca Juga: BGN Sisir Ulang Data 62,7 Juta Penerima MBG, Temukan Sekolah Dilayani Dua SPPG

Baca Juga: Soal Penurunan Anggaran MBG, Mensesneg: Tunggu Validasi Data BGN

Arumsari mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Fokus program kini diarahkan kepada kelompok yang memiliki kerentanan gizi lebih tinggi.

"Kami akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Agustina.

Menurut BGN, sekolah-sekolah yang tidak lagi menjadi prioritas telah melalui proses identifikasi berdasarkan sejumlah indikator. Salah satu faktor utama adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.