'Borok' DPR Terbongkar? Kabinet Bayangan Disebut Jadi Alarm Wakil Rakyat Tak Bekerja

Munculnya kelompok yang menamakan diri sebagai "kabinet bayangan" belakangan memantik perdebatan di ruang publik.

Di satu sisi, keberadaannya dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, kemunculan kelompok tersebut justru dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai lahirnya kabinet bayangan tidak muncul begitu saja. Menurutnya, fenomena itu merupakan konsekuensi dari melemahnya fungsi check and balances yang semestinya dijalankan oleh partai politik maupun DPR.

“Katanya kabinet bayangan ini dibentuk karena tidak ada check and balances yang mestinya itu diperankan oleh partai politik dan mestinya diperankan oleh kawan-kawan anggota dewan. Tapi dalam perkembangannya, check and balances itu nyaris tidak pernah ada,” kata Adi dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu (29/7/2026). 

Baca Juga: Analis: Sudah Waktunya Prabowo Mengakhiri 'Bulan Madu' dengan Orang-orang Jokowi

Ia menjelaskan, kabinet bayangan dibentuk oleh gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, akademisi, hingga para pakar dari berbagai bidang. Kelompok tersebut, kata Adi, bahkan telah menyusun sekitar 15 pos "menteri", termasuk Menteri Keuangan, setelah melalui serangkaian audiensi selama beberapa hari.

Menurut Adi, tujuan utama pembentukan kabinet bayangan bukan untuk mengambil alih pemerintahan, melainkan menjadi penyeimbang terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

“Tujuannya adalah untuk memberikan narasi dan check and balances terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah,” ucap Adi.

Ia juga menyebut kelompok tersebut mengklaim tidak memiliki afiliasi dengan partai politik maupun kepentingan politik tertentu. “Ini murni gerakan politik nurani,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai keberadaan kabinet bayangan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik maupun aspirasi sebaiknya tetap disalurkan melalui DPR yang secara konstitusional memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas pemerintah.

Baca Juga: Survei Ungkap 61,6% Publik Tak Puas terhadap MBG, Program Andalan Prabowo Bakal Distop?

Menanggapi pandangan tersebut, Adi justru menilai pernyataan Sarmuji semakin memperlihatkan persoalan yang sedang terjadi.

“Justru yang terjadi, yang kita tahu kenapa muncul kabinet bayangan, kalau kita mendengarkan sejumlah statement dari para aktivis dan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet bayangan, justru check and balances DPR itulah yang tak ada,” terangnya.

Terlepas dari polemik yang berkembang, Adi berpandangan kemunculan kelompok-kelompok kritis seperti kabinet bayangan merupakan konsekuensi yang wajar dalam negara demokrasi, terlebih ketika hampir seluruh kekuatan politik berada di dalam lingkaran pemerintahan.

“Ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi. Ketika semua partai politik, ketika semua kekuatan-kekuatan penting stakeholder di negara kita menjadi bagian dari kekuasaan politik, maka harapan terbesar yang muncul sebagai penyeimbang memang harus muncul dari kalangan gerakan civil society,” jelas Adi.