Dikritik Soal Sayembara Tangkap Begal, Dedi Mulyadi: Ada Salah Informasi

Kebijakan sayembara memburu begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih memicu perdebatan. Setelah menuai sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Dedi akhirnya memberikan tanggapan.

Menurut Dedi, dirinya tidak mempermasalahkan kritik yang datang dari berbagai pihak. Namun, ia menilai polemik tersebut muncul karena masih banyak yang salah memahami tujuan dari kebijakan sayembara yang ia buat.

"Tidak ada masalah lah orang mengkritik saya boleh kan, kan saya biasa dikritik. Tetapi saya selalu (klarifikasi) karena ada salah persepsi dan salah informasi," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Dedi kemudian menyoroti adanya pihak yang membandingkan program sayembara itu dengan kasus pengeroyokan terhadap pelaku pencurian ayam di Bali hingga menyebabkan kematian. Menurutnya, perbandingan tersebut tidak tepat karena program yang dibuatnya justru bertujuan mencegah masyarakat main hakim sendiri.

Baca Juga: Hari-hari Pejabat Kena OTT, DPR: Biaya Politik Selangit, Gajinya Kecil

"Andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam, karena ayamnya akan diganti Gubernur," ujar Dedi.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada warga yang berhasil memperoleh hadiah dari program tersebut. Meski begitu, Dedi mengaku tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan setiap laporan penangkapan pelaku begal yang melibatkan masyarakat benar-benar memenuhi syarat.

"Ada sih hari ini di Polres Purwakarta, tapi saya nunggu dari Kasatreskrimnya. Jadi orang katanya mau mencuri kendaraan, kemudian ketangkap. Dan tidak apa-apa, tidak ada codet sedikit pun ya dalam. Tetapi kita nunggu, karena kan saya berikan itu kalau sudah kepastian dia adalah pelaku kejahatan," ucap dia.

Dedi menegaskan hadiah hanya akan diberikan apabila aparat kepolisian telah memastikan orang yang ditangkap benar-benar merupakan pelaku tindak kejahatan.

Lebih lanjut, ia mengklaim kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kapolda Jawa Barat, angka kejahatan, khususnya pembegalan, disebut mengalami penurunan.

"Saya tanya ke Pak Kapolda tadi, grafik pembegalannya, kejahatannya sudah makin turun," tuturnya.