Utang Kopdes Tembus Rp240 Triliun, Purbaya: Kita Cicil Pakai APBN

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memastikan seluruh kewajiban utang program tersebut akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai pokok kredit yang mencapai ratusan triliun rupiah pun memicu perhatian publik. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran utang Kopdes/KDMP secara bertahap. Angsuran pertama dipastikan mulai dibayarkan pada September 2026.

Total pokok kredit yang harus ditanggung negara diperkirakan mencapai Rp240 triliun. Nilai tersebut berasal dari penyaluran modal awal kepada sekitar 80.000 unit Koperasi Desa, dengan masing-masing koperasi memperoleh plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar.

Baca Juga: Isu Pemakzulan Gak Ngaruh! Survei Ungkap 78,7% Rakyat Puas terhadap Kinerja Prabowo-Gibran

Menurut Purbaya, pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama enam tahun. Dengan skema itu, APBN diproyeksikan menanggung pembayaran pokok sekitar Rp40 triliun setiap tahun, di luar bunga pinjaman.

“Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit,” kata Purbaya di kantornya belum lama ini.

Meski membutuhkan anggaran yang besar, Purbaya meyakini program tersebut akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Menurutnya, keuntungan koperasi nantinya akan dibagikan kepada warga melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), sementara aset koperasi akan menjadi milik desa.

Baca Juga: Daripada Dipecat, Gibran Disarankan Mundur Sukarela, Demi Penyelamatan...

"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," ujar Purbaya.

“Ini kan effort baru kan, nggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” ucap Purbaya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, Kementerian Keuangan saat ini terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bank-bank anggota Himbara, hingga BPI Danantara.

“Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” ungkapnya.