Bahlil Naik Pitam: 'Masa Barang Kita Diatur Negara Lain?' Indonesia Siapkan Bursa Komoditas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti kondisi harga sejumlah komoditas sumber daya alam Indonesia yang selama ini banyak dipengaruhi pihak dari negara lain. Pemerintah pun menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis agar Indonesia memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga komoditasnya sendiri.

Bahlil mengatakan pembentukan bursa tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kita yang kita hasilkan dari negara kita, ya kita sendiri yang mengatur harganya. Masa barang-barang punya kita diatur oleh orang (negara) lain. Enak aja!" ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Bahlil, Indonesia sebagai negara penghasil komoditas strategis seharusnya memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan harga yang mencerminkan nilai keekonomian. Ia mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar manfaat kekayaan sumber daya alam dapat lebih optimal dirasakan masyarakat dan negara.

"Bapak Presiden Prabowo itu pengin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik," sambungnya.

Bahlil kemudian mencontohkan komoditas batu bara. Ia menilai harga batu bara selama ini banyak dipengaruhi negara lain dan belum memberikan hasil yang optimal bagi Indonesia sebagai salah satu produsen besar komoditas tersebut.

Pemerintah kemudian melakukan pengetatan serta pengaturan pasokan untuk menjaga keseimbangan antara supply dan demand. Menurut Bahlil, langkah tersebut mulai memberikan dampak terhadap pergerakan harga batu bara yang kini dinilai lebih baik.

Baca Juga: Bahlil Desak Pengusaha Percepat Pengembangan PLTP, Konsesi Jangan Mangkrak

"Begitu kita bikin pengetatan, menjaga supply and demand, harganya sekarang udah mulai bagus. Artinya, selama ini memang ada potensi permainan, kan?" kata Bahlil.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti pemerintah telah membuktikan adanya praktik permainan harga oleh pihak tertentu. Bahlil menyebut kondisi harga yang membaik setelah pengaturan pasokan sebagai indikasi adanya potensi persoalan dalam mekanisme pasar sebelumnya.

Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya diharapkan dapat menjadi instrumen baru bagi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas. Dengan adanya mekanisme tersebut, pemerintah ingin harga komoditas strategis yang diproduksi di dalam negeri memiliki acuan yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional.

Sejumlah komoditas utama telah disebut berpotensi masuk ke dalam bursa tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut CPO, nikel, dan batu bara sebagai contoh komoditas yang dipertimbangkan.

Namun, pemerintah belum menetapkan daftar komoditas yang akan masuk secara resmi. Prasetyo mengatakan komoditas yang dipilih nantinya merupakan produk utama yang menjadi kekuatan produksi Indonesia.

"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prasetyo juga mengungkapkan nama bursa yang tengah disiapkan pemerintah. Bursa tersebut direncanakan menggunakan nama Indonesia Commodity Exchange atau Icomex.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," kata Prasetyo.

Meski nama dan sejumlah komoditas potensial telah mulai terungkap, mekanisme bursa tersebut masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah masih menggodok bagaimana pembentukan harga komoditas nantinya dapat berjalan dan diterapkan.

Dengan target mulai beroperasi pada awal 2027, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diharapkan menjadi langkah baru Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara produsen. Pemerintah ingin kekayaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan komoditas untuk pasar global, tetapi juga memberi Indonesia pengaruh lebih besar terhadap pembentukan nilai ekonominya.